Page 175 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 175

Mochammad Tauchid

            pemilik tanah itu, ditambah dengan kesukaran-kesukaran yang
            dihadapi karena harus melalui beberapa peraturan yang sulit
            untuk mendapatkan hak itu. Karena itu, dalam praktiknya,
            hak semacam itu jarang sekali dipergunakan oleh rakyat In-
            donesia.
                Hak ini diberikan dengan maksud sebagai imbangan
            dengan dibukanya kesempatan kepada kaum modal, agar
            bangsa Indonesia ada hak tanah yang kuat dan dilindungi oleh
            Undang-undang.


            4. Hak Usaha

                Hak Usaha (bouwrecht atau bewerkingsercht) adalah
            semacam hak milik dengan hak turun-temurun, tetapi tidak
            boleh (berhak) menjualnya. Hak ini terjadi di daerah-daerah
            perkebunan di tanah-tanah yang dikuasai oleh raja atau
            kekuasaan semacam itu. Hak semacam ini antara lain terdapat
            pada:
            1. Di atas tanah partikelir di sebelah Barat Cimanuk seperti
              tersebut di dalam Stbl. 1912 no. 422., dinamakan “erfpacht”,
              tetapi berlainan dengan erfpacht bagi bangsa asing lainnya,
              seperti yang telah diuraikan di muka.
              Hak ini dipunyai orang-orang Indonesia dan Tionghoa.
              Undang-undang menyebutkan, bahwa  “semua tanah
              dalam lingkungan tanah partikelir yang sudah didiami
              dan dikerjakan rakyat dengan resiko sendiri, dianggap
              sudah diberikan dengan hak usaha”.Hak ini semacam hak
              milik Indonesia, tetapi lemah kedudukannya, karena
              sewaktu-waktu dapat dicabut dengan putusan pengadilan.
                Pemilik tanah hak usaha, dibebani macam-macam
            kewajiban terhadap tuan tanah, di antaranya:

            154
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180