Page 177 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

kewajiban bagi rakyat untuk memelihara kebun itu serta
menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah. Dalam Stbl.
1910 no 63, kepada orang-orang yang dulu mengerjakan
kebun-kebun dengan kerja paksa, diberikan hak memungut
hasil dari tanah-tanah negeri bekas kebun kopi paksa itu
yang dulu memang mereka yang menanami dan selama itu
terus memeliharanya. Kebun kopi sudah banyak dibongkar
sejak dihapuskannya Cultuurstelsel dan tanaman-tanaman
yang ada terlantar. Hingga dalam praktiknya, hak memetik
ini sudah hilang.
3. Hak-hak orang kolonisasi dari Bagelen dan daerah lainnya
di Lampung menurut Bijblad 535 adalah hak usaha. Mereka
belum mendapat hak milik yasan, namun menurut
pengertian orang-orang itu sudah seperti mempunyai hak
milik.
4. Juga hak-hak rakyat atas tanah di Timor, Bali, Lombok dan
Vorstenlanden dulu termasuk hak semacam itu. Raja (Sul-
tan, Sunan) sebagai pemilik semua tanah (tanah menjadi
kagungan dalem), dan di Bali, Raja dikatakan sebagai “sang
amurwa bumi” (yang menguasai tanah).

5. Hak Gadai
Hak gadai atau akad alam soal tanah berbeda dengan
gadai biasa. Hak gadai ini berjalan menurut hukum adat.
Pemilik tanah (hak milik) dapat menggadaikan tanahnya
kepada orang lain. Hak gadai ini menyerupai jual beli biasa (di
Yogyakarta terkenal dengan adolséndé) dengan perjanjian si
pemilik dapat membeli kembali barang yang telah digadaikan.
Tanah itu tidak dibalik nama, dan yang punya dapat menebus
kembali (dengan mengembalikan uang yang dulu diberikan).

156