Page 53 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan
P. 53

Aristiono Nugroho dkk.
                        Pemberdayaan petani  melalui  PRONA  oleh petugas
                    kantor  pertanahan,  tidaklah semata-mata sertipikasi  hak
                    atas tanah, melainkan juga meliputi pemindahan informasi
                    dan pengertian dari petugas kantor pertanahan kepada para
                    petani. Kegiatan ini dimaksudkan, agar seluruh petani di Desa
                    Banjarpanjang memiliki kedudukan yang sama yaitu adanya
                    jaminan kepastian hukum. Proses sosial ini memperlihatkan
                    aliran penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain,
                    sehingga para ahli menyebutnya, sebagai “proses sosial”.

                  b.  Motif Tunduk Pada Ketentuan

                        Motif  tunduk  pada ketentuan, merupakan motif
                    lanjutan  setelah  adanya motif melaksanakan  tugas. Priyo
                    Hutomo,  sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
                    Magetan, menjelaskan bahwa konsekuensi  atas motifnya
                    melaksanakan tugas, maka para petugas Kantor Pertanahan
                    Kabupaten  Magetan  tunduk  pada  ketentuan yang  berlaku.
                    Dalam  konteks  sertipikasi  hak  atas  tanah,  maka  para
                    petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan  tunduk
                    pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan
                    tentang pendaftaran tanah, dan peraturan pelaksanaannya.
                        Ketundukan ini memberi  bingkai  pengaman, bagi
                    berlangsungnya  proses  komunikasi  yang  secara  spesifik
                    terkait dengan  sertipikasi  hak atas  tanah,  yaitu:  (1)
                    mengajarkan nilai-nilai  pertanahan; (2) mempengaruhi
                    perilaku petani, agar relevan dengan nilai-nilai pertanahan;
                    (3)  mengungkapkan  rasa empati,  atas  perjuangan  para
                    petani  dalam memperoleh kesejahteraan berbasis  tanah;
                    (4)  menjelaskan  kebijakan  kantor  pertanahan,  yang  dapat
                    meningkatkan kesejahteraan  petani;  (5)  memperlihatkan
                    kemampuan petugas kantor pertanahan dalam membangun
                    hubungan atau relasi dengan para petani; (6) menyelesaikan

      34                                                                                                                                                      35
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58