Page 168 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

pada tanah tidak sepenuhnya berlaku diperairan,
misalnya HGU, HGB, Hak Milik.
d. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: Perdamaian,
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
Reforma Agraria tidak hanya mengemban amanat kepastian
hukum atas ruang hidup dan sumber penghidupan dengan
beragam haknya, tetapi juga mengemban amanat untuk
dapat mengurangi konflik-konflik berbasis agraria, distribusi
kemanfaatan, dan penguatan kelembagaan SRA melalui
Penataan Akses.

2) Relasi SDGs dan Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria (Reforma
Agraria) pada TAP MPR RI No IX Tahun 2001 tentang tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolan Sumber Daya Alam
TAP MRI RI No IX Tahun 2001 merupakan landasan peraturan
perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan
pengelolaan sumberdaya alam (Pasal 1), artinya peraturan
perundang-undangan di bawahnya bersandar pada isi Ketetapan
MPR RI ini meskipun secara normatif tidak disebutkan,
misalnya tujuan Reforma Agraria yang tidak disebutkan dalam
Perpres No 62 Tahun 2023. Pembaruan agraria mencakup
suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka
tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan
dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2),
pasal ini menjadi landasan definisi dari Reforma Agraria yang
dijalankan dengan fungsi penataan kembali penguasaan dan
pemilikan melalui Penataan Aset, dan penataan penggunaan dan
pemanfaatan melalui Penataan Akses.
Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut
dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan
ramah lingkungan (Pasal 3), artinya Reforma Agraria sebagai
salah satu bentuk tata pengurusan SSA mengemban amanat
untuk mewujudkan Reforma Agraria berkeadilan sosial dan

BAB IV 153
Evaluasi dan Rekomendasi