Page 163 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

SDGs) dan TAP MPR RI No IX Tahun 2001, keduanya merupakan
arah kebijakan nasional yang langsung terkait dengan agenda-agenda
Reforma Agraria.

1) Prinsip-prinsip SDGs dalam Reforma Agraria
Prinsip penting dijadikan landasan dalam Penataan Akses dalam
rangka Reforma Agraria. Dipandu asas-asas yang memberi
bingkai etika, penerapan prinsip akan membuahkan kaidah-
kaidah bagi teknis pelaksanaan. Metode yang sudah dibingkai
oleh prinsip, asas dan kaidah relatif mendekatkan pelaksanaan
Reforma Agraria dengan tujuannya.
Tujuh belas indikator SDGs dapat diadopsi secara bijaksana
menjadi prinsip-prinsip dalam Reforma Agraria karena tujuan-
tujuan SDGs dekat dengan definisi Reforma Agraria dan
tujuannya. Mengapa perlu diadopsi secara bijaksana? SDGs
masih perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Dalam
konteks Indonesia, terdapat aspek yang menjadi nilai lebih dan
khas yaitu inklusi terhadap masyarakat adat, wilayah ulayat, dan
kearifan lokalnya dalam berbagai bentuk perlindungan. Menurut
hemat kami, perlindungan itu merupakan celah baru yang dapat
diperluas, sebab berdampak pula pada generasi mendatang.
Berikut pilar-pilar SDGs yang menjadi indikator pembangunan
dan relasinya dengan Reforma Agraria:
a. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
a) Tanpa Kemiskinan (Tujuan 1);
Tujuan ini sebenarnya telah diupayakan sejak era
Soekarno dengan redistribusi dan legalisasi tanah bagi
kaum tuna kisma, dan masih menjadi pekerjaan yang
belum selesai hingga era Joko Widodo yang hampir
berakhir.
b) Tanpa Kelaparan (Tujuan 2);
Tujuan ini dekat dengan kedaulatan pangan yang menjadi
amanat TPA MPR RI No IX Tahun 2001, meskipun
praktiknya telah diupayakan melalui landreform pada
era Soekarno, salah satu bukti cita-cita kedaulatan

148 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul