Page 158 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

Masyarakat hukum adat sering dibayangkan sebagai
masyarakat komunal yang belum banyak tersentuh oleh alat
tukar berupa uang, teknologi, dan nomaden dalam wilayah
adatnya, meskipun tidak selalu demikian. Penataan Akses
bagi masyarakat hukum adat semestinya berfungsi sebagai
perlindungan atas ruang hidup dan sumber penghidupannya,
lingkungan hidup, dan karakter setempat. Dengan demikian
kekayaan sosial budayanya terjaga. Perubahan tidak dapat
dihindari, namun perubahan yang diharapkan terjadi secara
gradual dan bersifat evolutif agar tidak menjadi konflik
agraria struktural.
Masyarakat perdesaan umumnya dicirikan dengan ekonomi
uang tidak dominan (artinya masih memungkinan berbagi
sumberdaya atau hasil), ruang hidup relatif agak luas
hingga luas, sumber penghidupan relatif seragam atau
keragaman dalam kelompok/klaster, sumber penghidupan
dari hasil bumi masih dominan, relasi sosial masih komunal
(meskipun benih-benih individualistik mulai tumbuh akibat
informasi membentuk pemikiran modern), berpikir dan
bertindak menurut kepercayaan ketimbang rasional, serta
faktor kepemimpinan lokal menentukan perubahan.
Masyarakat transisi desa-kota umumnya dicirikan dengan
ekonomi uang dominan, ruang hidup sempit hingga agak
luas, sumber penghidupan cukup beragam namun masih
terdapat sumber penghidupan dari hasil bumi, relasi sosial
mulai bersifat individualistik meskipun aktivitas komunal
masih dijumpai, berpikir dan bertindak secara rasional, serta
penggunaan teknologi telah lazim.
Masyarakat perkotaan umumnya dicirikan dengan
ekonomi uang secara mutlak, ruang hidup sempit, sumber
penghidupan beragam namun didominasi non hasil bumi,
relasi sosial bersifat individualistik, berpikir dan bertindak
secara rasional, serta penggunaan teknologi lazim.
Instrumen lapangan Penataan Akses mengandaikan
kondisi masyarakat Indonesia sergam yaitu masyarakat

BAB IV 143
Evaluasi dan Rekomendasi