Page 153 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 153
2023, pengganti Perpres No 86 Tahun 2018, menghilangkan 7
tujuan Reforma Agraria.
Hemat kami, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi alat
ukur untuk keberdayaan SRA dalam Penataan Akses:
1) Apa saja skill yang sudah dibekalkan kepada SRA untuk
mengembangkan usahanya?
2) Berapa skill yang sudah dikuasai SRA untuk
mengembangkan usahanya?
3) Apa saja output dari skill yang telah dikuasai SRA?
b. Kemanfaatan,
Masyarakat yang sesungguhnya merupakan subjek kunci
pemberdayaan masih ditempatkan sebagai objek penerima
manfaat. Posisi keduanya berbeda secara makna dan
implikasi. Subjek aktif sedangkan objek pasif, subjek
bertindak sedangkan objek ditindak, subjek mengambil
keputusan atas nasibnya sedangkan objek ditentukan
nasibnya oleh pihak lain, subjek memberdayakan diri
sedangkan objek diberdayakan, subjek mandiri sedangkan
objek tergantung.
Dengan demikian, pemilihan istilah penerima manfaat sudah
mengarah pada objektifikasi manusia daripada membuatnya
jadi subjek, objektifikasi adalah kata lain dari eksploitasi.
Bentuk eksploitasi tidak harus vulgar berupa penghisapan
nilai ekonomi, tetapi memanfaatkan keadaan orang yang
semestinya menerima manfaat nyata demi keuntungan
material atau non material pihak yang mengobjektifikasinya.
Pengubahan istilah dari penerima manfaat menjadi Subjek
Reforma Agraria tidak berarti menghilangkan objektifikasi,
persoalannya bukan terletak pada istilah semata, namun
bagaimana Subjek Reforma Agraria itu dalam praktiknya
diposisikan: aktif atau pasif, memutuskan atau diputusan,
mandiri atau tergantung, dieskalasi atau dieksploitasi.
Praktik-praktik itu sudah tersirat dalam ketentuan-ketentuan
Petunjuk Teknis, bahkan terhadap agen-agen BPN sendiri
sebagai bagian dari masyarakat atau sebagai manusia.
138 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul