Page 151 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS
P. 151

2)  Kelembagaan: Integrasi PARA dengan GTRA
                Periodisasi Penataan Akses di bawah Direktorat Pemberdayaan
                Tanah  Masyarakat mempunyai nilai lebih  karena  ada  upaya
                menyesuaikan  proses  dengan kebutuhan lapangan,  yaitu
                pembedaan  target antara RO I: Pemodelan (++Pendampingan,
                jika diadakan); RO II: Kelembagaan dan RO III: Pemasaran.
                Nilai lebih itu tampaknya masih terhambat untuk diwujudkan
                secara sangkil (effective) dan mangkus (efficient) karena format
                kelembagaan Penataan  Akses yang  terpisah  dari  fungsi GTRA,
                yang  dalam konteks hukum  sudah  diatur melalui Perpres No
                86 Tahun 2018 yang kini digantikan Perpres No 62 Tahun 2023.
                Kesangkilan dan kemangkusan yang rendah bukan semata-mata
                karena minimnya anggaran Penataan Akses RO I hingga RO III
                yang bersumber DIPA Kantor Pertanahan,  tetapi juga karena
                kewenangan pelaksana Penataan Akses di lapangan tidak dapat
                menjangkau wilayah struktural, padahal kewenangan itu sangat
                dibutuhkan.  Di  lapangan,  persoalan akses  terkadang  disertai
                konflik  sumberdaya,  Penataan Akses  mempunyai peluang
                untuk menjadi resolusi konflik sepanjang bermuara pada sosial
                ekonomi, bukan legalisasi aset. Penegasan siapa subjek dari aset
                tanah bukanlah  satu-satunya  solusi,  karena hak  dapat  diatur
                dengan  pendekatan  non  privatisasi,  misalnya  pergiliran  hak
                pengelolaan/pemanfaatan di atas hak milik komunal.
                Idealnya, Penataan  Akses  tidak  perlu berdiri  sendiri,  namun
                terintegrasi dengan GTRA karena GTRA mempunyai sumberdaya
                dan kewenangan lebih. Akan tetapi, kapasitas stakeholder dalam
                GTRA  haruslah  diasah untuk peka  dan  memahami persoalan-
                persoalan  agraria  yang hendak  diupayakan melalui Reforma
                Agraria.
                Kerja lintas sektor yang popular dengan istilah pentahelix berpotesi
                menjadi model  kelembagaan  dalam  pelaksanaan  Reforma
                Agraria,  pentahelix  terdiri  atas unsur  masyarakat, pemerintah,
                swasta (baik bidang ekonomi maupun sosial), perguruan tinggi,
                dan media.




            136   REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
                  Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156