Page 135 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 135

Nur Aini Setiawati

            a. Hak Penduduk Atas Tanah Setelah Pelaksanaan
               Reorganisasi Tanah

            1. Hak Pakai Secara Turun-Temurun (Erfelijk
               Gebruiksrechten)

                Setelah adanya reorganisasi di Kota Yogyakarta, muncul
            peraturan baru yang berkaitan dengan persoalan pemilikan
            tanah dan tata cara pemindahan hak milik atas tanah di antara
            masing-masing penduduk. Dasar penguasaan tanah menjadi
            wewenang kalurahan. Tanah menjadi milik komunal warga
            kampung dengan status hak pakai (gebruiksrechten). Hak pakai
            tanah dibagi dua yaitu hak pakai untuk penduduk asli (pri-
            bumi) dan untuk orang asing. Hak pakai merupakan hak
            untuk menggunakan tanah untuk didirikan rumah dan
            ditanami tanaman bagi penduduk. Adapun tanah peka-

            rangan, tegalan, dan sawahan menjadi hak milik komunal
            yang wewenangnya diberikan kepada kalurahan. Pengor-
            ganisasian tanah diserahkan kepada lurah yang kemudian
            membaginya kepada penduduk kota dengan bagian tertentu.
                Tanah yang dipakai penduduk secara turun-temurun
            dengan pemberian wewenang hak pakai memiliki status
            hukum yang kuat. Untuk itu sultan tidak dapat berbuat sewe-
            nang-wenang mengambil tanah-tanah tersebut. Meskipun
            demikian, sultan dapat saja mencabut hak tanah penduduk
            tanpa memperdulikan peraturan-peraturan yang ada.
                Pemilik hak pakai secara turun temurun, dapat kehi-
            langan haknya atas tanah yang dipakai apabila tanah itu
            selama 10 tahun tidak ditempati sebagai tempat tinggal atau
            tidak ditanami tanaman. Di samping itu, hak pakai juga akan


            116
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140