Page 132 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 132
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
Pemerintah kolonial memerlukan kepastian hukum bagi
tanah dan hak-hak serta kewajiban warga Yogyakarta sehu-
bungan dengan adanya kebijakan politik etis yang dicanang-
kan. Politik itu muncul dari golongan etis yang menginginkan
adanya balas budi kepada rakyak Indonesia yang memiliki
banyak jasa kepada Pemerintah Belanda. Golongan etis
menginginkan agar kehidupan sosial ekonomi rakyat Indo-
nesia meningkat. Untuk itu, mereka menuntut Pemerintah
Belanda agar hasil yang diperoleh dari Indonesia digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 3
Munculnya politis etis di Vostenlanden mengakibatkan
perhatian golongan etis tercurah pada kepincangan-kepin-
cangan yang diakibatkan oleh adanya sistem feodal. Pada
dasarnya kepincangan-kepincangan itu berasal dari adanya
sistem apanage yang diterapkan di tengah masyarakat. Oleh
karena itu, sistem apanage harus dihapuskan dan status pemi-
likan tanah ditata kembali.
Untuk menata kembali status pemilikan tanah di Kota
Yogyakarta, dilakukan berbagai cara untuk membuat peru-
bahan, yang bisa menjadikan status hukum tanah di Kota
Yogyakarta menjadi lebih jelas. Adapun tindakan yang
dilakukan untuk mengadakan perubahan itu adalah peng-
hapusan sistem apanage, pembentukan kalurahan sebagai unit
administrasi, pemberian hak-hak penggunaan tanah yang
jelas kepada penduduk, dan penerbitan peraturan sistem se-
2 D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid 1,
(Djakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 215.
3 Ibid., hlm. 207-208.
113
