Page 129 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 129
Nur Aini Setiawati
jamannya pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demi-
kian, secara resmi tanah digadaikan oleh pemiliknya. Praktik
penggadaian pekarangan itu tidak mendapat izin dari kawe-
danan, sehingga satu-satunya cara adalah penjualan secara
umum dengan penawaran diam-diam yang menyangkut
penyewaan kepada penjual dan tawaran pembelian kembali.
Untuk keperluan bangunan-bangunan bagi kepentingan
umum, keraton dapat mengambil (onteigenen) tanah peka-
rangan. Keraton mengganti kerugian atas tanaman dan ru-
mah, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yaitu atas
tanah pekarangan (kepunyaan raja) penduduk hanya memiliki
hak pakai. Hal ini juga terjadi pada perluasan kampung-
kampung yang didiami orang-orang partikelir atau pembu-
kaan tanah sepanjang tepi sungai. Kampung itu dimasukkan
dalam satu golongan. Sejak itu, mereka masuk indung kawe-
danan dan seterusnya memiliki kewajiban-kewajiban kepada
kawedanan. Akan tetapi, lahan itu dapat pula berdiri sendiri
sebagai pekarangan “patuh negari” atau “kebonan”.
110
