Page 131 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 131
Nur Aini Setiawati
di Indonesia. Kebijakan agraria yang dilakukan pada awal
abad 20 itu dikenal dengan “Reorganisasi Agraria Sistem
1
Pemilikan Tanah” atau konversi tanah. Alasan pemerintah
kolonial melaksanakan reorganisasi itu adalah untuk mening-
katkan kehidupan sosial ekonomi penduduk, tetapi maksud
yang sebenarnya adalah memberlakukan Undang-undang
Agraria tahun 1870. Pemerintah kolonial mendesak sultan
melaksanakan reorganisasi agraria dengan tujuan agar dapat
memberikan kebebasan perusahaan swasta untuk menanam
modalnya. Dengan adanya desakan dari Pemerintah Kolo-
2
nial Belanda tersebut, sultan menyetujuinya dengan harapan
bahwa kewibawaannya yang telah hilang dapat kembali
dengan melaksanakan reorganisasi agraria.
Reorganisasi pemilikan tanah di Yogyakarta dilakukan
sejak 1917 hingga 1925. Tujuannya ialah menata kembali
sistem pemilikan dan penguasaan tanah di Yogyakarta yang
pada mulanya merupakan hak milik dan kekuasaan raja. Ta-
nah itu tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga
tidak ada peraturan yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan seba-
gainya. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya
perusahaan-perusahaan perkebunan di Yogyakarta, Peme-
rintah Hindia Belanda menginginkan adanya kepastian
hukum bagi tanah di Yogyakarta.
1 Reorganisasi agraria sistem pemilikan tanah disebut pula
konversi tanah yang berarti proses peralihan (0mzetting) pemilikan
tanah dari suatu hak tertentu kepada suatu hak lain.
112
