Page 134 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 134
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
untuk membagi-bagi tanahnya kepada para priyayi dan abdi
dalem sebagai tanah lungguh guna mempermudah pengor-
ganisasian administrasi wilayah kekuasaannya. Dengan
demikian, penguasaan atas tanah di kota menjadi hal mono-
poli elite kasultanan, dan penduduk hanya memiliki hak pakai
(gebruiksrechten).
Pada 1925, Pemerintah Kasultanan Yogyakarta menga-
dakan reorganisasi pemilikan dan penguasaan tanah di
wilayah Kota Yogyakarta. Reorganisasi tanah itu merupakan
suatu perubahan yang fundamental terhadap status hukum
pemilikan tanah dari tanah milik Sultan Hamengku Buwana
VIII, para priyayi serta abdi dalem untuk dialihkan hak
kepemilikannya (omzetting) kepada penduduk. Pada mula-
nya, penduduk (kawula dalem) hanya memiliki hak pakai
tanah, namun setelah adanya reorganisasi tanah penduduk
memiliki hak tanah yang dipakai dengan status hukum sebagai
hak milik (andarbe). Penduduk yang memiliki hak milik tanah
adalah mereka yang telah menempati dan mengelola tanah
selama bertahun-tahun. Dengan demikian, pada dasarnya
5
reorganisasi tanah di Kota Yogyakarta merupakan penga-
lihan hak kepemilikan tanah sultan, priyayi, dan abdi dalem
yang merupakan tanah lungguh, sebagian dari tanah diubah
menjadi hak milik penduduk (kawula dalem) di wilayah Kota
Yogyakarta. Setelah diadakan reorganisasi tanah itu, pendu-
duk memiliki hak dan wewenang untuk menempati dan
mengelola tanah yang telah dipakai.
5 Rijksblad van Djogjakarta, Tahun 1925, no. 23.
115
