Page 144 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 144
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan untuk dise-
wakan kepada yayasan atau orang-orang nonpribumi untuk
tempat tinggal. 17
Pencabutan hak tanah penduduk oleh sultan menun-
jukkan bahwa meskipun penduduk kasultanan telah memiliki
kekuasaan atas tanah sebagai hak pakai secara turun temurun,
tetapi penduduk tidak dapat bebas berbuat sewenang-
wenang atas tanahnya. Penduduk dapat memanfaatkan dan
menguasai tanah berdasar pada peraturan-peraturan yang
berlaku. Kewenangan sultan mencabut hak penduduk atas
tanah disebabkan asal tanah milik mereka bermula dari
pelepasan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh sultan, para
sentana, dan abdi dalem. Oleh karena itu, meskipun telah ada
reorganisasi tanah yang mengakibatkan penduduk yang
mendapatkan tanah mempunyai hak atas tanah yang lebih
kuat dan mendapat kepastian hukum yang lebih jelas, tetapi
mereka harus merelakan tanahnya apabila dicabut oleh sul-
tan terutama untuk kepentingan umum.
Pencabutan kembali tanah-tanah yang diberikan kepada
penduduk hanya dapat dilakukan oleh sultan bersama
residen dengan catatan bahwa tanah akan digunakan untuk
kepentingan umum. Dalam mencabut tanah, sultan membe-
rikan ganti kerugian kepada penduduk. Jumlahnya berdasar
pada taksiran anggota komisi yang mengurus permasalahan
tanah. Anggota komisi itu terdiri atas pegawai pemerintahan
(ambtenaar pangreh praja) yang ditentukan oleh residen, weda-
17 Rijksblad van Jogjakarta, Tahun 1931, no. 2.
125
