Page 9 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 9

PENDAHULUAN

               dingkan produk-produk hasil industri negara maju dalam
               bentuk impor mesin, peralatan teknologi dll. Akibatnya,
               terjadi “pengeringan” modal dalam negeri yang harus di-
               pakai untuk membiayai nilai impor yang terus
               meningkat. 4
                  Di dalam negeri sendiri, gambaran keterbelakangan
               ekonomi itu ditandai oleh terbatasnya kemampuan pasar
               untuk menyerap produk dalam negeri, rendahnya tingkat
               industrialisasi, cadangan tenaga kerja yang melimpah
               dan tingkat pendapatan upah yang rendah. Dalam kon-
               teks ini, basis produksi agraria merupakan cermin yang
               paling tegas dari tingkat upah yang rendah dan terbatas-
               nya pasar. 5
                  Model umum yang menjadi dasar perencanaan eko-
               nomi negara Dunia Ketiga adalah mendorong proses
               industrialisasi dengan cara memajukan sektor pertanian
               melalui proses modernisasi dan landreform. Salah satu
               langkah yang dilakukan adalah redistribusi tanah kepada
               para petani penggarap dan tanah kemudian menjadi hak
               milik mereka. Dengan demikian, proses ini menghapus-
               kan suatu bentuk pemusatan pemilikan tanah di tangan
               segelintir orang dan meluaskan bentuk pemilikan tanah
               dengan menjadikan mayoritas petani di pedesaan sebagai
               petani penggarap yang merdeka. Sepanjang dekade 1960-
               an dan 1970-an, reforma agraria (landreform) telah men-
               jadi kebijakan yang popular di beberapa negara Amerika
               Latin, Afrika, dan Asia sebagai cara dalam membangun
               perekonomian nasional mereka. 6


               4. Ernest Mandel. Late Capitalism. Verso: London, 1987, hal. 343 - 376.
               5. Ibid., hal. 367.
               6. Peter Dorner.  Land Reforms and Economic Development. Australia:
                 Penguin Books Ltd, 1972, hal. 16 - 37.

                                        3
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14