Page 13 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 13
PENDAHULUAN
lalui sistem bagi hasil, ijon, gadai, dan praktik lintah darat
yang merajalela di pedesaan Indonesia.
Sebelum persoalan tentang redistribusi tanah ini di-
kemukakan dalam parlemen, PKI dan organisasi-organi-
sasi yang berafiliasi dengannya telah mengajukan tuntut-
an penerapan undang-undang yang bertujuan membatasi
nilai sewa tanah dan jaminan keamanan bagi kaum tani
pada tahun 1958. Selain itu, PKI menuntut pula perom-
bakan sistem bagi hasil sebesar 5 : 5 yang menguntung-
kan petani penggarap. Tekanan dari PKI dan BTI di par-
lemen terhadap pemerintah dalam melaksanakan kepu-
tusan itu menjadi salah satu dasar bagi ditetapkannya
Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) yang berlaku
di seluruh Jawa pada Oktober 1961. 18 Sedangkan bagi
sebagian besar organisasi-organisasi yang berbasiskan
keagamaan, konsep tersebut menyalahi prinsip kesucian
hak milik atas tanah. Kesucian hak milik tersebut dinya-
takan dengan argumentasi bahwa hak milik terhadap
tanah tidak dapat dilepaskan dari seseorang yang di-
wariskan oleh nenek moyangnya. Lebih lanjut, konsep
tersebut mengacu pada hak-hak atas tanah dari lembaga-
lembaga agama seperti tanah wakaf untuk masjid dan
lembaga agama Islam lainnya, tanah laba pura untuk
kompleks candi Hindu serta tanah yang dimiliki gereja. 19
Jalan tengah atas pertentangan tersebut dicetuskan
oleh Presiden Soekarno dan Menteri Agraria Sadjarwo
dengan menawarkan konsep pemilikan maksimum dan
18. Lihat Rex Mortimer. The Indonesia Communist Party and Landreform
1959 - 1965. Monash Papers on Southeast Asia. No. 1, 1972. Victoria.
Hal. 12 -13.
19. Ernest Utrecht. Op.Cit., hal. 72 - 73.
7
