Page 14 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 14

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

                                              20
              minimum dalam pemilikan tanah. Secara prinsip mere-
              ka mendukung posisi radikal terhadap persoalan tanah di
              Indonesia, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara berta-
              hap dengan tetap menjamin bentuk kepemilikan tanah. 21
                  Prinsip inilah yang kemudian digunakan dalam me-
              netapkan keputusan Undang-undang Agraria oleh Dewan
              Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong (DPR-GR) pada akhir
              tahun 1960. Pada tanggal 24 September 1960 secara
              resmi Undang -undang Pokok Agraria No. 5/1960 dium-
              umkan oleh pemerintah. Berdasarkan konteks historis
                                     22
              kelahirannya, undang-undang tersebut menjadi suatu
              landasan dasar peralihan sistem hukum tanah kolonial
                                                         23
              menjadi hukum agraria yang bersifat nasional. Pelaksa-
              naan landreform yang didasarkan pada Undang-undang
              Pokok Agraria mengandung ketentuan yang terdiri dari:
              (1) Tanah pertanian adalah untuk petani penggarap; (2)
              Hak utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah



              20. Berdasarkan konsepsi ini, perdebatan tentang status kepemilikan tanah
                 secara individual dikeluarkan dari agenda. Pembatasan pemilikan terse-
                 but pada prinsipnya masih mengakui keberadaan hak milik sebagai ben-
                 tuk hubungan sosial yang ada. Persoalan ini ditetapkan dalam Peraturan
                 Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 56/1960 tentang pe-
                 netapan luas tanah. Lihat “Undang-undang Pokok Agraria dan Land-
                 reform R.I.”, Op.cit., hal 54 - 58.
              21. Ibid., hal. 73.
              22. E. Utrecht. Op.cit., hal. 72 - 73.
              23. Penjelasan tentang dualisme antara hukum Barat dan hukum adat di
                 Indonesia yang berhubungan dengan persoalan penggarapan dan pemi-
                 likan tanah dapat dilihat dalam A. Teluki. Perbandingan Hak Milik Atas
                 Tanah dan Recht van Eigendom. PT. Eresco, Bandung. 1966. Bandingkan
                 pula dengan Drs. Soedigdo Hardjosudarmo. Masalah Tanah di Indonesia
                 (Suatu Studi Sekitar Pelaksanaan Landreform di Djawa dan Madura).
                 Bhratara. Djakarta. 1970; serta Edy Ruchiyat,  S.H. Politik Pertanahan
                 Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA. Penerbit Alumni, Bandung.
                 1986.

                                        8
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19