Page 11 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

PENDAHULUAN

eigendom dalam persoalan tanah sebagai bagian dari
usaha menata perekonomian nasional Indonesia. 9
Dengan kata lain, pada saat itu mulai dipikirkan suatu
langkah perombakan terhadap persoalan tanah, dari
hukum tanah yang bersifat kolonial menuju hukum tanah
yang bersifat nasional. Berdasarkan program tersebut,
10
pemerintah berharap dapat keluar dari kesulitan-kesulit-
an ekonomi dan membangun basis agraria yang kuat di
dalam negeri. Usul ini pertama kali dicanangkan oleh lem-
baga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada tanggal 13
Januari 1960. Lima bulan kemudian, kebijakan pemba-
ngunan ekonomi nasional dirumuskan melalui pelaksana-
11
an landreform secara nasional di Indonesia. DPA menye-
butkan bahwa pelaksanaan landreform ditujukan sebagai
suatu sarana menciptakan masyarakat adil dan makmur
serta bertujuan meningkatkan standar kehidupan bangsa
Indonesia.
Di Indonesia, landreform dilakukan dengan cara me-
netapkan suatu batas minimum pemilikan tanah yang
luasnya dianggap cukup untuk menjamin kehidupan
petani dan penetapan batas maksimum untuk mengawasi
pemilikan tanah yang berlebihan. Kebijakan tersebut di-
12
dasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960

9. Lihat pidato Soekarno, “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dalam
Amanat Proklamasi III, 1959 - 1960. PT. Inti Idayu Press, Jakarta 1986. hl
116.
10. Undang-undang Pokok Agraria dan Landreform R.I. Jajasan Pertanian
Nasional, Djakarta, 1961. hal. 5.
11. E. Utrecht. “Landreform in Indonesia,” dalam B.I.E.S. Vol. V, No. 3,
November 1966, hal 71 - 72.
12. Selo Soemardjan. “Landreform di Indonesia”, dalam Soediono M.P. &
Wiradi Gunawan. Dua Abad Penguasaan Tanah. PT. Gramedia: Jakarta,
1984, hal. 107.

5