Page 15 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

PENDAHULUAN

khusus untuk warga negara Indonesia, tetapi warga ne-
gara asing dapat memperoleh tambahan untuk menyewa
atau memakai tanah dalam jangka waktu dan luas terten-
tu yang diatur oleh Undang-undang; (3) Pemilikan tanah
absentee 24 tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang
bertugas aktif dalam dinas negara dan hal pengecualian
lainnya; (4) Petani-petani yang ekonominya lemah harus
dilindungi terhadap mereka yang kedudukannya kuat.
Selain merupakan suatu praktik pembagian tanah dan
menjadikannya sebagai hak milik petani landreform
pada saat itu dijalankan bersamaan dengan penetapan
kembali sistem bagi hasil yang merupakan bentuk peng-
garapan yang umum di Jawa. 25
Dengan tumbangnya era Demokrasi Terpimpin, kebi-
jakan landreform kini tidak lagi menjadi alat penting bagi
kemajuan pertanian di Indonesia. Malah ada anggapan
bahwa pelaksanaan landreform itu “gagal” dalam menca-
pai tujuan yang diharapkan. Pembagian tanah dan usaha
meningkatkan taraf hidup kaum tani melalui pengaturan
perjanjian bagi hasil setelah periode Demokrasi Terpim-
pin tidak lagi dilaksanakan di Indonesia. Bahkan, setelah
1966 banyak terjadi tanah-tanah yang telah dibagikan
diambil kembali oleh pemiliknya yang lama, atau petani
yang telah menerima tanah hasil pembagian menjual
26
kembali tanahnya. Individuisasi tanah ternyata tidak
mampu menciptakan sosok tani merdeka yang menjadi

24. Tanah absentee adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh orang yang bukan
penduduk desa setempat dan juga pemilik bukan petani yang men-
jadikan tanah yang dimilikinya sebagai tanah garapan.
25. Mr. A.B. Loebis. Landreform, U.U. Pokok Agraria, UU Bagi Hasil, Per-
aturan Pendaftaran Tanah. Djakarta, 1962. hal. 13.
26. Utrecht. Op.cit., hal. 86 - 87.

9