Page 17 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

PENDAHULUAN

perdebatan-perdebatan teoritik tersebut menjadi mena-
rik untuk diulas kembali sebagai titik tolak penulisan
buku ini. Meski demikian, saya tidak bermaksud mela-
kukan kajian teoritik atau pembuktian empirik terhadap
teori-teori tersebut di atas. Saya hanya akan mengung-
kapkan kembali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat pedesaan berkaitan dengan kebijakan land-
reform pada dekade 1960-an.
Analisa saya lebih terfokus pada persoalan sejauh
manakah kebijakan negara untuk melakukan perombak-
an struktur agraria dapat dilaksanakan dalam konteks
kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin? Selain
itu, hal lain yang menarik untuk dijelaskan adalah bagai-
mana dasar-dasar pemikiran ke arah landreform yang
menjadi kebijakan negara berhadapan dengan militansi
pergerakan kaum tani melalui partai dan organisasi
massa tani. Hal ini didasarkan atas serangkaian peristiwa
yang menjurus pada aksi kekerasan di pedesaan Jawa
akhir 1964 serta di Klaten dan Banyuwangi awal 1965. 29
Dari uraian-uraian di atas persoalan landreform di
Indonesia dalam praktiknya bukan cuma sekadar suatu
proses perombakan agraria secara teknis antara pemerin-
tah dan mayoritas kaum tani di pedesaan Jawa, melain-
kan juga sangat ditentukan oleh arah dan intensitas per-
saingan politik antara kekuatan-kekuatan politik pada
saat itu. Dengan demikian, terdapat suatu gambaran

29. Lihat Sartono Kartodirdjo dalam Agrarian Unrest and Peasant
Mobilization of Java in the Nineteen Sixties. Paper submitted to Seventh
IAHA Conference, Bangkok, August 22-26, 1977. Uraian lebih detail ten-
tang kasus ini terdapat dalam Studi Pedesaan & Kawasan UGM.
Keresahan Pedesaan Pada Tahun 1960-an. Yayasan Panca Sila Sakti
Jakarta, 1982.

11