Page 22 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 22
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
swasta Hindia-Belanda. Perkembangan usaha perkebun-
an oleh pengusaha swasta menyebabkan timbulnya kebu-
tuhan akan jaminan penyediaan tanah yang lebih pasti
dan sistem sewa yang lebih panjang. Berdasarkan kebu-
tuhan tersebut, maka pada 1870 pemerintah mengeluar-
kan undang-undang baru yang mengatur persoalan tanah
7
yang lebih dikenal dengan Agrarische Wet 1870. Makna
dari undang-undang ini bagi rakyat pribumi adalah ke-
sempatan pemilikan tanah secara individual atau hak
eigendom terhadap tanah dan penghapusan sistem
8
penggarapan tanah komunal yang berlaku sebelumnya. 9
Selain itu, sejak tahun 1860 sampai dengan tahun 1915
pemerintah menghapuskan pula sistem pelayanan kerja
wajib (corvee labour) dan sebagai gantinya diberlakukan
sistem pajak kepala sebagai sumber pendapatan peme-
rintah yang baru. Rangkaian kebijakan tersebut mendo-
10
rong perubahan dalam pola pemilikan tanah dan sistem
hubungan kerja di Jawa memasuki abad ke-20.
KOLONIALISME DAN TRANSFORMASI AGRARIA
DI JAWA
Persoalan yang patut diajukan sejak kolonialisme Belan-
da menancapkan kekuasaannya di Jawa sepanjang abad
7. Vollenhoven. Op.cit., hal. 488 - 498.
8. Hak eigendom adalah pengakuan hak milik atas tanah secara individual
oleh masyarakat pribumi yang diakui dalam undang-undang kolonial.
9. A. Teluki. Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht Van Eigendom.
Bandung: PT. Eresco, 1966, hal. 8 -11.
10. Willem Wolters; “From Corvee to Contract Labour,” dalam Rober Cribb
(ed). The Late Colonial State in Indonesia. Leiden: KITLV Press, 1994, hal.
175.
16
