Page 21 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

LANDASAN KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN EKONOMI

an memiliki hak untuk menggarap dan mengambil se-
suatu manfaat dari tanah yang ada dalam desa, dengan
serangkaian kewajiban yang kemudian harus dipatuhi-
nya. Prinsip ini memberikan jaminan bagi setiap pendu-
duk desa untuk mendapatkan kehidupan dari sumber
daya yang dimiliki oleh desa tersebut. Hal ini membukti-
kan bahwa kedaulatan atas tanah tidak ditentukan secara
sepihak oleh para penguasa tradisional Jawa. Raja dan
para penguasa tradisional lainnya hanya memungut pa-
jak dalam bentuk hasil bumi dan tenaga kerja yang ber-
ada dalam wilayah kekuasaannya. 5
Perkembangan sistem Tanam Paksa (cultuurstelsel)
pada akhirnya meruntuhkan kedudukan petani pribumi
yang tidak lagi memiliki akses langsung dalam pemilikan
dan penguasaan terhadap tanah. Strategi dalam meme-
nuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebun-
an pemerintah telah menyebabkan tanah terus dibagikan
kepada setiap petani yang bersedia menyumbangkan
tenaga kerjanya bagi pemerintah. Akibat langsung dari
proses ini adalah meningkatnya fragmentasi tanah kare-
na tuntutan akan tenaga kerja yang terus bertambah me-
nyebabkan semakin banyak tanah harus dibagikan
pemerintah kepada petani. 6
Memasuki akhir abad ke-19, perkembangan baru mu-
lai terjadi dengan hadirnya para pengusaha perkebunan

5. Lihat, Mochammad Tauchid. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghi-
dupan Rakjat Indonesia. Vol. I. Djakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952, hal.
103. Bandingkan pula dengan Ong Hok Ham, “Perubahan Sosial di
Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Panguasaan
Tanah”, dalam Soediono M.P & Gunawan Wiradi. (ed)., Dua Abad
Penguasaan Tanah. Jakarta: PT. Gramedia, 1984, hal. 3 - 26.
6. Jan Breman. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa
Kolonial. Jakarta: LP3ES, 1986, hal. 19 - 36.

15