Page 20 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

Sebelumnya, seringkali dikatakan bahwa praktik peng-
garapan secara komunal merupakan karakter dasar pola
pertanian tradisional. Namun, dari berbagai kajian be-
lakangan ini terbukti bahwa sistem tanah komunal ter-
nyata bukanlah bentuk penguasaan tanah yang alamiah
ada dalam masyarakat Jawa. Perkembangan praktik ta-
2
nah komunal lebih merupakan kreasi kolonial sejak ber-
lakunya sistem Tanam Paksa di Hindia-Belanda. 3
Pengenalan sistem tanah kolonial terhadap kaum tani
di pedesaan Jawa berkaitan erat dengan adaptasi pola
pengaturan penggarapan masyarakat pribumi yang ber-
sandar pada prinsip ulayat (beschikkingrechts) yang di-
padukan dengan sistem sewa tanah Raffles. Selama ke-
kuasaan interregnum Inggris di Hindia-Belanda sepan-
jang tahun 1811-1816, Inggris di bawah Gubernur Jendral
T.S. Raffles memproklamirkan prinsip penguasaan
negara terhadap tanah atau prinsip domeinverklaring.
Berdasarkan prinsip tersebut, para petani diwajibkan
membayar panjak dalam bentuk uang dikarenakan ke-
dudukannya sebagai penyewa tanah negara. 4
Dalam realitas historisnya, ada banyak istilah untuk
bentuk penggarapan ini, seperti hak ulayat di Minangka-
bau, tanah perkebunan di Ambon; wewengkon desa di
Jawa dan Bali, dan lainnya. Berdasarkan prinsip ini,
maka setiap penduduk yang menjadi anggota persekutu-

2. Lihat Robert Va Niel. Java Under The Cultivation System. Leiden: KITLV
Press, 1992.
3. Ibid., hal. 155 - 179.
4. Van Vollenhaven. Het Adatsrecht van Nederlandsch-Indie. Tweede Deel.
Leiden: Voorhen E.J. Brill, 1931, hal. 484 - 485. Analisis lebih lanjut ten-
tang prinsip penguasaan tanah oleh negara dan kaitannya dalam pelak-
sanaan sistem tanam paksa di Jawa dapat dilihat dalam Robert Van
Niel., Op.cit., hal. 5 - 28.

14