Page 18 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965
P. 18
TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH
bahwa usaha melakukan perombakan agraria oleh negara
secara tidak langsung berhubungan dengan intensitas
konflik agraria yang mewarnai gejolak dan perimbangan
politik nasional di antara kekuatan politik yang ada, se-
perti partai dan organisasi sosial lainnya.
Pembahasan tentang kegagalan pemerintahan Demo-
krasi Terpimpin menjalankan kebijakan landreform, da-
lam berbagai analisis sering dikatakan terkait dengan
kondisi obyektif pertanian yang terbatas. Selain itu, prin-
sip-prinsip dasar yang ada dalam kebijakan tersebut di-
anggap tidak relevan dengan situasi yang ada, seperti ra-
sio perbandingan pemilikan tanah yang terlalu luas di-
bandingkan jumlah penduduk yang terlibat dalam aktivi-
tas pertanian. Analisis lain menyebutkan bahwa akar ke-
gagalannya terkait dengan tingkat ketegangan atau kon-
flik politik yang bersumbu pada konflik aliran dan kelas
yang menjadi landasan mengapa PKI gagal memobilisir
petani dalam strategi politiknya.
Dalam buku ini saya tidak lagi mempermasalahkan
apakah dasar kegagalan tersebut terkait dengan masalah
struktur kelas atau kesadaran politik petani di pedesaan.
Yang jadi masalah utamanya, bagi saya adalah bahwa
program landreform di Indonesia, khususnya Jawa, ber-
jalan dalam kondisi lemahnya kekuasaan negara untuk
melaksanakan program tersebut. Pengalaman sejarah di
berbagai negara yang menjalankan program landreform
membuktikan bahwa pelaksanaan program ini membu-
tuhkan tingkat stabilitas politik dan kekuasaan negara
yang kuat. Pada hemat saya, prasyarat inilah yang tidak
dimiliki oleh pemerintahan Demokrasi Terpimpin ketika
program landreform dilaksanakan.
12
