Page 12 - Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965

TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH

yang tercantum dalam pasal 7 dan pasal 17 yang menjadi
landasan umum pelaksanaan landreform di Indonesia. 13
Meskipun demikian, dalam menentukan prinsip-prin-
sip dasar pelaksanaan kebijakan landreform tersebut, se-
belumnya harus dicapai kompromi terlebih dahulu antar
kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada pada saat itu.
Kelompok radikal dalam parlemen yang terdiri dari ang-
gota Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi-
organisasi yang mewakili buruh tani dan petani miskin
seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Petani Nasional
14
15
Indonesia (PETANI) mengajukan tuntutan bahwa tanah
harus diberikan kepada petani penggarap. Menurut wa-
16
kil organisasi-organisasi tersebut, apabila prinsip ini ter-
laksana, maka sistem bagi hasil yang merupakan bentuk
17
sisa-sisa eksploitasi feodal di Indonesia akan turut ter-
hapuskan. Pandangan mereka terhadap bagaimana ben-
tuk eksploitasi feodal itu dalam konteks sejarah Indonesia
dinyatakan dalam bentuk hubungan yang ekploitatif
antara tuan tanah yang menguasai tanah luas terhadap
petani penggarap yang mengerjakan tanah tuan tanah me-

13. Jajasan Pertanian Nasional, Undang-Undang Pokok Agraria dan
Landreform R.I. Djakarta, 1961, hal. 16 - 21.
14. Ormas tani yang terafiliasi dengan PKI.
15. Ormas tani yang terafiliasi dengan PNI.
16. Untuk uraian tentang berbagai bentuk organisasi kaum tani akan diba-
has dalam bab selanjutnya. Pembahasan tentang organisasi-organisasi
petani dan konteks politik tahun 1960-an dapat dilihat dalam Gerrit
Huizer. Basiswerk in derde Wereld. Boerenbewegingen in Indonesie voor
1965. Ter Elfder Ure: Utrceht, 1972.
17. Analisis sosiologis cukup mendalam mengenai struktur feodal di Indo-
nesia, dengan menggunakan pengalaman sejarah Eropa sebagai kerang-
ka acuannya, dapat dilihat dalam D.H. Burger. Perubahan-perubahan
Struktur dalam Masyarakat Jawa. Penerbit Bhratara: Jakarta, 1977.

6