Page 132 - Prosiding Agraria

Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 117
Melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi

a. Redistribusi Tanah
Redistribusi Tanah merupakan salah satu bentuk program strategis nasional dalam
reforma agraria yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat

(KSP, 2020). Redistribusi tanah menurut Binswanger-Mkhize (2009) merupakan upaya
pemerintah untuk mengubah distribusi kepemilikan tanah. Hal ini sering kali merupakan
upaya untuk mengubah struktur pertanian yang sebagian besar terdiri dari pertanian skala
besar menjadi struktur yang didominasi oleh pertanian keluarga. dengan mengambil tanah
dari pemilik tanah besar, atau negara, dan mendistribusikannya kembali ke penyewa dan

petani yang tidak memiliki tanah. Secara historis, redistribusi tanah telah dilakukan untuk
menghapuskan bentuk kepemilikan tanah feodal, kolonial, atau kolektif dan masih banyak
lagi umumnya untuk memperbaiki kesalahan lama.

Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi bersumber dari lokasi penyisihan
hasil pembaruan HGU PT. MPIPP Djaja Pekebunan Sindu Agung terletak di Desa Bantaragung

Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegallega Kecamatan Lengkong telah dilakukan
pendataan TORA oleh GTRA Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pendataan dilimpahkan ke GTRA
Kabupaten dan ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan. Koordinasi dan sinergi antar jenjang

sangat diperlukan supaya setiap hasil ditindaklanjuti dengan baik serta mendapat dukungan
dari OPD. Untuk sumber TORA Bekas Kawasan Hutan Blok Cikepuh hasil dari penataan
batas berada di desa Mekarsakti, Girimukti, Tamanjaya, Cibenda, Mekarjaya, dan Ciemas
Kecamatan Ciemas.

Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023, kelembagaan GTRA masuk dalam alur kegiatan

Redistribusi Tanah. GTRA dapat memberi dukungan pada rapat koordinasi, memberikan
rekomendasi obyek, terlibat dalam kegiatan sosialisasi, penataan obyek redistribusi tanah,
penelitian lapang, serta Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dalam rangka
Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah (Direktorat Landreform, 2024b).

Sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023, bahwa penetapan TORA dilakukan oleh Menteri.
Sejalan dengan hal tersebut, Surat Edaran Menteri No B/LR.05.01/647.1/II/2024 Tanggal 20

Februari 2024 juga menegaskan bahwa penetapan TORA dan penetapan objek redistribusi
tanah dilaksanakan melalui usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah bersurat
ke menteri menyampaikan permohonan penetapan TORA pada lokasi penyisihian hasil

pembaruan HGU PT. MPIPP Djaja Pekebunan Sindu Agung yang terletak pada Desa Jampang
Tengah Kecamatan Jampang Tengah dengan luas ± 17.75 Ha, Desa Bantaragung Kecamatan
Jampang Tengah dengan luas ± 142.56 Ha dan Desa Tegallega Kecamatan Lengkong dengan
luas ± 146.02 Ha untuk dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2024.

Dengan demikian proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Perpres 62 tahun 2023.