Page 127 - Prosiding Agraria

112 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sukabumi terbentuk pada tahun 2018 dengan
ditetapkannya Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 590/Kep.740- DPTR/2018 Tanggal 21-12-
2018 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Pada Tahun 2024 GTRA Kabupaten Sukabumi

terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 500.17.1/kep.194-DPTR/2024 Tanggal 21
Februari 2024 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sukabumi Tahun
2024. Susunan keanggotaan GTRA Kabupaten Sukabumi mengikuti ketentuan berdasarkan
perpres No. 62 Tahun 2023. GTRA diketuai oleh Bupati Sukabumi dengan wakil Sekretaris
daerah. Kepala Kantor Pertanahan bertindak sebagai Ketua Pelaksana Harian dengan wakil

Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas
Reforma Agraria 2024 (Direktorat Landreform, 2024a), anggota terdiri atas Satuan Tugas
dalam keanggotaan GTRA tersusun dalam tiga satuan tugas. Yaitu Satuan Tugas Penataan

Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria, Satuan Tugas Inventarisasi
dan Penyelesaian Konflik Agraria, dan Satuan Tugas Penataan Akses. Beberapa organisasi
perangkat daerah terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan, transmigrasi, energi dan
sumberdaya mineral serta penanaman modal tidak tergabung dalam anggota GTRA. Hal ini
terkait dengan fokus pelaksanaan GTRA Kabupaten Sukabumi. Tugas pokok dan fungsi GTRA

Kabupaten menyesuaikan dengan ketentuan pada perpres No. 62 Tahun 2023.

D. Pelaksanaan GTRA

Pelaksanaan GTRA dengan lokus Kabupaten Sukabumi pada dasarnya merupakan
kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik dari tingkat pusat maupun GTRA
daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi. Bila kegiatan GTRA tidak
teranggarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, maka pelaksanaan GTRA yang

mencakup wilayah tersebut ditangani GTRA pada jenjang di atasnya oleh GTRA Provinsi Jawa
Barat.

Pelaksanaan GTRA Provinsi
GTRA Provinsi Jawa Barat mengawali perjalanannya dengan menyusun Roadmap GTRA
yang per-lima tahun yaitu Roadmap GTRA Jabar 1.0 Tahun 2018-2022 yang berfokus pada
eksplorasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Jawa Barat meliputi

Potensi TORA yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) habis masa berlakunya, Tanah
Timbul dan Tanah Negara Lainnya serta pelaksanaan Penataan Akses serta upaya penyelesaian
konflik agraria di Provinsi Jawa Barat yang masuk ke dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria

(LPRA).
Saat ini telah disusun Roadmap GTRA Jabar 2.0 yang merupakan estafet dari pelaksanaan

GTRA Tahun 2022 sebagai tahun puncak berjalannya Roadmap GTRA Jabar 1.0 dengan
menghasilkan Deklarasi GTRA sebagai penanda kesepahaman dan kesepakatan bersama
sekaligus menentukan arah pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-

2027.