Page 122 - Prosiding Agraria

Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 107
Melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi

Beberapa kebijakan terkait dengan Reforma Agraria supaya dilaksanakan secara
terkoordinasi diantaranya dengan dibentuknya Tim Reforma Agraria melalui Surat Keputusan
Kepmenko No. 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria. Tim diketuai oleh Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM,
serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Berikutnya, lahir Surat Keputusan Kepmenko No. 73

tahun 2017 yang mengganti Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
17/M.PPN/HK/02/2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria
Nasional. Penataan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah ini diperlukan (Lutfi, 2018).

Dalam perjalanannya, pembentukan Gugus Tugas Pengendalian Reforma Agraria yang
ada hanya bersifat koordinasi lintas sektor (K/L) dan tetap bergerak di level atas. Sekali lagi,

berbagai regulasi tersebut mengatur dijalinnya suatu koordinasi dan pengendalian berbagai
lembaga, namun belum muncul suatu regulasi yang membentuk lembaga pelaksana yang
bersifat terpusat tersebut (Lutfi, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria diharapkan dapat
mengintegrasikan kelembagaan baik secara horisontal (sektoral) dan vertikal. Di dalam

perpres ini dibentuk kelembagaan penyelenggara (pelaksana) bernama Tim Reforma Agraria
Nasional (di tingkat pusat). Untuk membantu Tim Reforma Agraria Nasional, dibentuk Gugus
Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lutfi, 2018).

Capaian Reforma Agraria per 15 Januari 2024 pada status tanah Areal Penggunaan Lain
(APL) yang berada dibawah kewenangan Kementerian ATR/BPN telah melampaui dari

target yang diharapkan. Untuk legalisasi aset tanah-tanah masyarakat melalui program
PTSL sudah mencapai 10.194.625 Ha (261,40%), demikian halnya dengan Redistribusi tanah
yang bersumber dari Eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sudah mencapai
1.433.523,84 Ha (358,38%) (Direkorat Jenderal Penataan Agraria, 2024).

Berbeda dengan capaian Reforma Agraria yang berkaitan dengan kewenangan lintas

sektor, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sulit untuk mencapai
target yang ditentukan. Ketimpangan yang besar menunjukkan bahwa program reforma
agraria belum sesuai harapan. Dalam hal ini menjadi pertanyaan akan efektifitas kelembagaan

GTRA berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018.

Pelaksanaan reforma agraria melalui GTRA telah mencapai berbagai keberhasilan dan
berjalan sesuai dengan regulasi berupa perpres No. 86 Tahun 2018 dengan membawa prinsip
Collaborative Governance (Emerson, dkk. 2012). Kesuksesan lain dalam pelaksanaan GTRA
yang dapat dirasakan berupa adanya penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan

pengembangan akses (Sutaryono dkk, 2019), (Putra dkk, 2021), penyelesaian konflik (Lestari,