Page 120 - Prosiding Agraria

IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
MELALUI KELEMBAGAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

DI KABUPATEN SUKABUMI

Rakhmat Riyadi , Tatag Bagus Narendra *, Alfons 3
2
1
123 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
*corresponding author:

Abstract: The Agrarian Reform Policy is an effort to equalize the structure of control, ownership, use and utilization
of land, as well as resolving agrarian conflicts, to realize a fair economy through asset management and access
management for the welfare of the people. The Agrarian Reform Task Force (GTRA) was formed to support and
implement Agrarian Reform. This research aims to describe the implementation of Presidential Decree No. 62 of
2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform in the GTRA Institution in Sukabumi
Regency related to main tasks and functions, identifying problems and obstacles along with solutions that can
be taken in implementing agrarian reform activities. GTRA West Java Province and GTRA Sukabumi Regency has
supported various activities and implemented Agrarian Reform on an ongoing basis, in the form of Land Objects
of Agrarian Reform (TORA) data collection, asset management and access management in Sukabumi Regency.
Several obstacles that still arise in the implementation of GTRA include obstacles in implementing regulations,
coordination between agencies, and budget limitations. GTRA coordination in stages and across sectors as well
as the use of telecommunications media is quite effective in overcoming existing obstacles.
Keywords: GTRA, Asset Reform, Access Reform

Intisari: Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui
penataan aset dan penataan akses untuk kesejahtaraan rakyat. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk
dalam rangka mendukung dan melaksanakan Reforma Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Kelembagaan
GTRA di Kabupaten Sukabumi terkait dengan tugas pokok dan fungsi, mengidentifikasi masalah dan kendala
beserta solusi yang dapat ditempuh dalam melaksanakan kegiatan reforma agraria. GTRA Provinsi Jawa Barat
dan GTRA Kabupaten Sukabumi telah mendukung berbagai kegiatan dan melaksanakan Reforma Agraria secara
berkesinambungan, berupa pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penataan aset dan penataan
akses di Kabupaten Sukabumi. Beberapa kendala yang masih muncul dalam pelaksanaan GTRA antara lain
hambatan dalam penerapan regulasi, koordinasi antar instansi, serta keterbatasan anggaran. Koordinasi GTRA
secara berjenjang dan lintas sektor serta pemanfaatan media telekomunikasi cukup efektif dalam mengatasi
hambatan yang ada.
Kata Kunci: GTRA, Penataan Aset, Penataan Akses