Page 118 - Prosiding Agraria

Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia, 103
Antara Harapan dan Kenyataan

dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara akan tetapi juga tanah
yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

2. Apabila kita mengacu kepada Pasal 23, 25 dan 27 PP No. 20 Tahun 2021 dimana untuk
penertiban tanah telantar ini memakan waktu 555 hari kerja atau 18,5 bulan, sehingga
dapat diketahui bahwa kegiatan penertiban tanah telantar ini merupakan kegiatan
multi year, sedangakan model anggaran di Kementerian ATR/BPN hanya dikenal
penganggaran satu tahun anggaran, sehingga disarankan untuk kegiatan penertiban

Kawasan atau Tanah Telantar agar menggunakan anggaran yang sifatnya multi year
juga, agar didapat kesinambungan dalam penanganannya.
3. Agar dalam setiap penanganan penertiban tanah telantar ini juga dilakukan

analisi mengenai dampak atau potensi ekonomi (Potensi Kerugian Ekonomi) yang
ditimbulkan dari terjadinya penelantaran tanah hal ini dengan mengingat bahwa
terhadap kegiatan penertiban penelantaran tanah selama ini belum pernah dilakukan
analisis dampak kerugian secara ekonomi (Potensi Kerugian Ekonomi).
4. Agar bisa ditemukan bagaimana kriteria suatu kawasan atau tanah telantar yang

selanjutnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut Pendayagunaanya akan
ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat
dan Negara apakah akan melalui Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank

Tanah; atau Cadangan Negara lainnya.

Daftar Pustaka

Boedi Harsono. 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang ± Undang
Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Djambatan,
Jakarta,

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria
dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.
Marzuki, P. M. 1949, Penelitian Hukum.
Masri Singarimbun, 1981, Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES,

Nasution, 2003, “Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif” Tarsito,Bandung.
Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah
Masyarakat”, Rechtsvinding, Vol, 1 No. 1, April 2012, hal 33-51
Cariono, 2016, “Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penatagunaan

tanah di kota Tarakan” Jurnal Akta Yudisia,
Heru Yudi Kurniawan, 2015, “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk
Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP
No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” Jurnal

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Tanjungpura”,
Vol 1 Hlm 1.