Page 123 - Prosiding Agraria

108 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2023), serta membentuk kampung reforma agraria (Resti dan Wulansari, 2022) (Rineksi,
2022).

Dalam implementasinya, GTRA masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa
kendala yang dialami. GTRA dinilai hanya berupa forum koordinasi dan belum dapat
memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas (Nurahmani (2023). Selain

itu secara kelembagaan GTRA hanya bersifat ad hoc atau sementara untuk kepentingan atau
target tertentu (Nurahmani (2023) dengan masa berlaku satu tahun (Putra dkk, 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan GTRA terdapat keterbatasan pemahaman dan partisipasi
masyarakat terkait kegiatan GTRA yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi (Putra, 2021),
(Junarto, 2022). Pemerintah Daerah menganggap Reforma Agraria bukan program prioritas,

sehingga perhatian emerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan akses masih terbatas.
Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam pelaksanaan reforma agraria (Putra dkk, 2021). Selain itu Anggaran yang dapat

mendukung GTRA cenderung tersebar di setiap satuan kerja/Dinas, sehingga belum cukup
fleksibel untuk dapat mengeksekusi program secara maksimal dan memerlukan koordinasi
yang intensif (Nurahmani, 2024).

Sekretariat GTRA diisi oleh pejabat yang secara rutin memiliki kesibukan di setiap
satkernya, sehingga tidak ada sumber daya yang secara rutin dan berkelanjutan menggerakan
organ GTRA itu sendiri (Nurahmani (2023). Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan

dalam penjadwalan kegiatan bersama, seperti rapat ataupun kegiatan lapang (Resti dan
Wulansari, 2022).

Setiap kementerian/lembaga/instansi mempunyai kewenangan untuk menyusun
kebijakan serta melaksanakan kegiatan dalam cakupan kerja masing-masing dan tidak
terkoordinasi. Akibatnya pada implementasi tugas serta operasional terjadi overlap. Hal ini

tampak terlihat pada capaian pelaksanaan reforma agraria pada pelepasan kawasan hutan
yang belum optimal (Putra dkk, 2021) (Nurahmani (2023).

Mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya terkait GTRA yang mengimplementasikan
Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Penelitian yang saat ini sedang
dilakukan mencoba mendeskripsikan kinerja GTRA berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023

tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Beberapa hal yang akan dijawab dalam
penelitian ini adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kegiatan, kendala/
masalah serta soulsi penyelesaian kaitannya dengan GTRA dalam mengimplementasikan
Perpres No. 62 Tahun 2023 dengan lokus Kabupaten Sukabumi.

B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Mengingat

kategori termasuk dalam penelitian institusional/kelembagaan (Nawawi dan Martini, 2005),
beberapa data yang dihimpun berupa struktur organisasi, interrelasi antar jenjang serta dalam