Page 124 - Prosiding Agraria
P. 124
Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 109
Melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi
organisasi serta kinerja organisasi. Sumber data berupa penelitian sebelumnya, peraturan,
dokumen terkait kegiatan GTRA, serta wawancara. Data yang terkumpul dikelompokkan,
diolah dan dianalisis ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: struktur, tugas pokok dan
fungsi GTRA; pelaksanaan kegiatan meliputi pendataan TORA dan potensi pengembangan
akses, penataan aset, penataan akses, koordinasi antar institusi dan masyarakat; serta kendala
dan penyelesaiannya di Kabupaten Sukabumi. Data tersebut mencakup kegiatan sebelum
dan sesudah pelaksanaan Perpres 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma
Agraria untuk menggambarkan keberlanjutan pelaksanaan reforma agraria.
Penelitian mengenai pelaksanaan GTRA dalam mengimplementasikan Perpres No. 62
Tahun 2023 memiliki rentang waktu yang terbatas dalam memotret pelaksanaan kegiatan
GTRA sehingga belum dapat merepresentasikan seluruh pelaksanaan GTRA pasca penerbitan
perpres. Pada tahun 2023 juga tidak terdapat pelaksanaan GTRA pada Kantor Pertanahan
Sukabumi. Untuk itu untuk melihat gambaran yang lebih luas terkait peran GTRA, maka
pada setiap jenjang, baik kabupaten dan provinsi dalam mendukung pelaksanaan GTRA
dengan lokus Kabupaten Sukabumi menjadi bagian lingkup penelitian.
C. Hasil dan Pembahasan
Kelembagaan GTRA
Berdasarkan Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016–2019 arahan dari
Kantor Staf Presiden (2016), Indikator utama keberhasilan Program Prioritas “Kelembagaan
Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah” adalah bekerjasamanya kementerian dan
lembaga secara sinergis, menguatnya peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota,
dan desa) serta masyarakatnya dalam pelaksanaan reforma agraria, salah satunya adalah
Terbentuknya Gugus Tugas Pengendalian Pelaksana Reforma Agraria Pusat di Kantor Staf
Presiden, dan gugus tugas sejenis di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terbit dalam rangka
menindaklanjuti Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam Peraturan tersebut
diatur mengenai Kelembagaan Reforma Agraria sebagaimana disebutkan dalam Bab V
mengenai Kelembagaan Reforma Agraria, yang terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional
(RAN) dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota.
Dalam Perpres No. 62 Tahun 2013 mengamanatkan gubernur dan bupati/wali kota
untuk membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/ kota; berkoordinasi dengan tim pelaksana percepatan Reforma Agraria;
mengintegrasikan kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah
dan program kegiatan perangkat daerah; serta mengalokasikan anggara pendapatan belanja
daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan
kabupaten/kota. Berikut perbandingan terkait kelembagaan GTRA berdasarkan Perpres No.
86 Tahun 2018 dan Perpres No. 62 Tahun 2023.
