Page 126 - Prosiding Agraria

Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 111
Melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi

Kelembagaan Penyelenggara Reforma Agraria sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2023
dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah, terdiri dari Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional,
Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi

dan GTRA Kabupaten/Kota. Berikut Tugas Gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan
kabupaten:

Tabel 2. Tugas GTRA Provinsi dan Kabupaten
Tugas GTRA GTRA
Provinsi Kabupaten
Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset V V
Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA V
Melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria V
Memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses V
Melaksanakan Penataan Akses V
Melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses V
Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses V V
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria provinsi kepada tim pelaksana V
percepatan Reforma Agraria
Memberikan usulan dan rekomendasi tanah (secara berjenjang) untuk ditegaskan sebagai V V
Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanahan
Melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat provinsi di bawah koordinasi tim V
pelaksana percepatan Reforma Agraria
Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gugus V
tugas Reforma Agraria kabupaten/ kota
Sumber: Perpres No.62 2023

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Provinsi Jawa Barat telah terbentuk dari tahun
2018 dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
590.05/Kep.253-Rek/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat

Nomor 590.05/Kep.360-Prodi/2018. GTRA Provinsi diketuai oleh Gubernur Jawa Barat dengan
Wakil Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Jawa Barat bertindak sebagai Ketua Pelaksana Harian. Sekretaris dijabat oleh
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Petunjuk

Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2024 (Direktorat Landreform, 2024a) Anggota
terdiri atas Satuan Tugas dalam keanggotaan GTRA tersusun dalam tiga satuan tugas. Yaitu
Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria, Satuan
Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, dan Satuan Tugas Penataan Akses.

Saat ini sedang proses penandatanganan oleh gubernur untuk SK Tim GTRA terbaru yang
mengikuti Perpres No 62 Tahun 2023.

Di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat telah terbentuk GTRA, namun demikian
keaktifan GTRA masih bergantung pada DIPA Kantor Pertanahan. SK GTRA juga berlaku tidak
hanya 1 tahun, namun dapat dilakukan revisi sesuai kebutuhan terkait dengan perubahan

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.