Page 125 - Prosiding Agraria

110 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan GTRA pada Perpres No. 86 2018 dan Perpres No.62 2023
Aspek Pengaturan Perpres 86 2018 Perpres 62 2023
Kelembagaan • Tim Reforma Agraria Nasional • Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional
• GTRA Pusat; • Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria
• GTRA Provinsi; • GTRA Provinsi
• GTRA Kab/Kota. • GTRA Kabupaten/Kota
• Dibentuk sekretariat tim pelaksana
percepatan Reforma Agraria dan dapat
didukung oleh Tenaga Ahli.
Penyediaan TORA 1. Tugas Gtra Provinsi dan Kabupaten: A. Tugas Gtra Provinsi dan Kabupaten:
• mengoordinasikan penyediaan TORA • mengoordinasikan penyediaan TORA
dalam rangka Penataan Aset; dalam rangka Penataan Aset;
• memberikan usulan dan rekomendasi • memberikan usulan dan rekomendasi
tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah kepada gugus tugas Reforma
tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Agraria provinsi untuk ditegaskan
TORA kepada Menteri atau pejabat yang sebagai Tanah Negara sekaligus
ditunjuk oleh Menteri; ditetapkan sebagai TORA oleh menteri
• melaksanakan penataan penguasaan dan yang menyelenggarakan urusan
pemilikan TORA; pemerintahan di bidang pertanahan;
2. Belum terdapat instrumen survei • melaksanakan penataan penguasaan
bersama antara Kementerian ATR/BPN dan pemilikan TORA
dan Kementerian LHK. B. Terdapat instrumen survei bersama antara
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian
LHK. Survei bersama dilaksanakan pada
kegiatan Inver PPTPKH, sinkronisasi data
subjek dan objek TORA.
Hal tersebut memungkinkan Tim
Percepatan Reforma Agraria Nasional,
GTRA Provinsi dan Kabupaten dapat
berperan dan berkoordinasi.
Penentuan Subyek Tidak disebutkan tugas GTRA dalam penentuan • Memberi pertimbangan subyek TORA,
dan Obyek RA subjek dan objek RA • Melakukan verifikasi daftar subjek RA
• Terlibat dalam kegiatan redistribusi tanah
khususnya dalam sidang GTRA dalam
penetapan subjek dan objek redistribusi
tanah
Penyelesaian • Dalam peraturan dijelaskan mengenai • Dalam peraturan dijelaskan mengenai
Konflik Agraria konflik yang melibatkan antara orang pengaturan penyelesaian Konflik Agraria
perorangan, perorangan/kelompok dengan di Kawasan Hutan; Non-Kawasan Hutan;
badan hukum, perorangan/kelompok dengan Lahan Transmigrasi; Konflik Agraria pada
lembaga, badan hukum dengan badan aset tanah BUMN, dan Konflik Agraria pada
hukum, badan hukum dengan lembaga dan aset tanah BMN/BMD.
lembaga dengan lembaga. Namun tidak • Terdapat penjelasan mekanisme
diuraikan secara mendetail. penyelesaian konflik agraria berikut kriteria
• GTRA di tingkat Pusat, Provinsi dan dan tahapan-tahapannya yang dilaksanakan
Kabupaten Kabupaten mengoordinasikan oleh tim pelaksana percepatan Reforma
dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Agraria
Konflik Agraria • GTRA melaksanakan penyelesaian Konflik
Agraria dibawah koordinasi tim pelaksana
percepatan Reforma Agraria
Percepatan Tidak terdapat rencana aksi yang mendetailkan • Terdapat rencana aksi Reforma Agraria
Pelaksanaan target dan jangka waktu penataan aset dan terutama terkait Legalisasi Aset Tanah
Penataan Aset dan penataan akses. Transmigrasi, Redistribusi Tanah
Penataan Akses dari Pelepasan Kawasan Hutan, dan
Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria
yang memuat kegiatan, instansi pelaksana,
instansi terkait, output, pendanaan dan
time line. Renaksi tersebut termaktub
dalam lampiran sebagai satu kesatuan
bagian tidak terpisah dalam Perpres.
• Selanjutnya terdapat kerwajiban daerah
untuk menganggarkan kegiatan Reforma
Agraria sebagai salah satu indikator kinerja
daerah.

Sumber: Perpres No. 86 2018 dan Perpres No.62 2023