Page 129 - Prosiding Agraria

114 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gambar 2. Roadmap GTRA Jawa Barat 2.0
Sumber: GTRA Jawa Barat, 2024
Pelaksanaan GTRA Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) kabupaten

dengan berdasarkan penjalanan tema “Jabar Reconnection” dengan berdasarkan pada
indikator Monitoring and Evaluation, Normative and Acceleration, Network and Gainful
(MENANG). Untuk Kabupaten Sukabumi, ada pada indikator Normative and Acceleration

dengan melaksanakan pendataan potensi TORA dari tanah yang bersumber hasil pelepasan
HGU PT. MPIPP Perkebunan Djaja Sindu Agung sebanyak 20% guna syarat pengajuan
perpanjangan Hak HGU yang berada di Desa Jampang Tengah, Desa Bantaragung dan Desa
Tegallega Kabupaten Sukabumi.

Ruang lingkup wilayah pelaksanaan GTRA Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2023 terdiri atas:

a. Lokasi pada Hak Guna Bangunan (HGB) habis masa berlakunya dengan kriteria
masuk database terindikasi terlantar, luas tanah lebih dari 1 (satu) hektar, terdapat

penguasaan oleh masyarakat, dan Status Hak HGB bukan Perorangan melainkan
Badan Hukum.
Di Kabupaten Sukabumi terdapat 20 data tanah HGB Berdasarkan database HGB
tanah terindikasi terlantar. Pada kegiatan pendataan potensi tora dilakukan verifikasi,

inventarisasi dan identifikasi pada lokasi HGB terindikasi terlantar tersebut.
b. Tanah penyisihan hasil pembaruan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU)
yang habis masa berlakunya, dengan kriteria luas Tanah HGU lebih dari 250 Ha yang
wajib menyisihkan 20% dari luas tanahnya.

Pendataan Potensi TORA dilaksanakan pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Nagrak,
Kabupaten Sukabumi yaitu: Desa Darmareja, Desa Girijaya, dan Desa Kalaparea yang
merupakan lokasi penyisihan 20% dari hasil pembaruan HGU habis masa berlakunya
milik PT. Djasulawangi seluas ±83,05 Ha