Page 134 - Prosiding Agraria

Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria 119
Melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi

b. Terbatasnya anggaran untuk penataan akses.
Dalam hal penganggaran kegiatan penataan akses, pemda memiliki keterbatasan.
Terkadang OPD telah memilih lokasi untuk kegiatan masing-masing dan tidak dapat

menganggarkan kegiatan pada lokasi penataan aset yang telah dilakukan, misal lokasi
pasca kegiatan legalisasi aset ataupun redistribusi tanah. Dalam mengantisipasi hal
tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang intensif supaya dapat mengintegrasikan
penataan aset yang telah dilakukan dengan penataan akses yang dapat dianggarkan
oleh OPD. Bila tidak memungkinkan untuk mengarahkan penataan akses melalui

skema akses mengikuti aset, maka dapat dilaksanakan penataan akses dengan skema
aset mengikuti akses (Direktorat Landreform, 2024c). pendanaan kegiatan penataan
akses dapat juga dilakukan oleh OPD di tingkat provinsi.

Dengan melakukan koordinasi di tingkat provinsi, Tim GTRA Provinsi Jawa Barat
merumuskan program dan kegiatan serta rencana penganggaran yang mendukung
percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang
telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 590/Kep.260-Rek/2023 tentang Penetapan

Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023–2027.
Dengan dukungan dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan
keberhasilan kegiatan penataan akses.

c. Keterbatasan dalam koordinasi dengan OPD
Dalam setiap rapat diperlukan kehadiran dari setiap stakeholder untuk hadir.

Namun demikian, faktor jarak dan agenda dari masing-masing OPD menyulitkan
dalam melakukan pertemuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan
koordinasi dengan memanfaatkan media telekomunikasi.

d. Kendala dalam inventarisasi
Dalam pelaksanaan inventarisasi data By Name By Address dari tanah pelepasan 20%

HGU PT. Djasulawangi menemukan kendala terkait kepemilikan subjek Garapan di
lokasi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan perangkat
Desa terkait, baik melalui media komunikasi maupun koordinasi secara langsung.

e. Kurangnya antusiasme masyarakat terkait penataan akses
Masyarakat belum begitu mengerti secara jelas terkait akses reform. Mereka lebih

ingin mendapatkan sertipikat kegiatan redistribusi tanah. Kondisi ini juga mendorong
masyarakat menjual tanah untuk memperoleh uang secara instan daripada secara aktif
memanfaatkan lahan dari redistribusi tanah pada lokasi TORA untuk meningkatkan
kesejahteraan. Pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan akses perlu

ditanamkan secara bertahap. Pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria
fase (I, II dan III) bersamaan/melanjutkan kegiatan Redistribusi Tanah dilaksanakan
untuk menarget subyek pada lokasi TORA supaya memperoleh akses mulai dari