Page 135 - Prosiding Agraria
P. 135

120     STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
                    MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

                    pembinaan dan  pendampingan dari  stakeholder  untuk lebih  antusias menjadikan
                    tanah mereka lebih produktif dan meningkatkan perekonomian.


            D.  Kesimpulan
                 Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik.

            Pelaksanaan GTRA diawali dengan adanya Roadmap dari GTRA Provinsi yang merupakan
            implementasi dari penyelenggaraan Program Prioritas Nasional yang termuat dalam Rencana
            Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dalam RPJMN
            Tahun  2020-2024.  Hasil pendataan potensi  TORA  dan potensi pengembangan  akses  dari

            GTRA tingkat provinsi dapat dilanjutkan dengan baik oleh GTRA Kabupaten melalui instansi
            pertanahan beserta dukungan dari stakeholder dan masyarakat dengan adanya pelaksanaan
            kegiatan redistribusi tanah dan penataan akses reforma agraria.

                 Tahapan pelaksanaan  GTRA  dalam pendataan potensi  TORA  serta potensi penataan
            akses, pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi tanah, dengan melakukan penataan
            pada lokasi  TORA,  serta  diikuti  penataan  akses  diharapkan mendekati  model yang ideal

            seperti pada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan.

                 Berdasarkan  identifikasi,  hambatan  dan  kendala  yang  ada  pada  kegiatan  GTRA
            diantaranya adalah Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) membutuhkan waktu
            yang cukup panjang, keterbatasan anggaran, keterbatasan koordinasi  karena  faktor jarak,
            jambatan dalam inventarisasi potensi TORA, serta kurangnya antusiasme masyarakat dalam

            penataan akses. Hal tersebut tersebut digunakan untuk merumuskan strategi penanganan
            permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaanya kemudian diambil strategi kebijakan, yaitu:
            Peningkatan intensitas koordinasi secara berjenjang pada tingkat kabupaten dan provinsi

            ataupun pusat serta dengan instansi terkait (lintas sektor) baik secara bertatap muka ataupun
            dengan memanfaatkan media telekomunikasi; serta pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan
            berkelanjutan pada  lokasi TORA  mulai dari  tahap  inventarisasi potensi,  hingga penataan
            aset dan akses (penataan akses reforma agraria fase I, II dan III), dengan pembinaan dan
            pendampingan atas dukungan stakeholder.



            Daftar Pustaka

            Binswanger-Mkhize, H.P., Bourguignon, C. and van den Brink, R.J.E. eds. (2009). Agricultural
                    land redistribution: toward greater consensus. World Bank Publications.
            Direktorat Landreform (2024a). Petunjuk Pelaksanaan GTRA Tahun 2024. Direktorat Jenderal
                    Penataan Araria.
            Direktorat Landreform (2024b).  Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan  Landreform  Tahun 2024.

                    Direktorat Jenderal Penataan Araria.
            Direktorat Landreform (2024c). Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024.
                    Direktorat Jenderal Penataan Araria.

            GTRA Jawa Barat (2022) Laporan GTRA Jawa Barat 2022. Bandung.
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140