Page 133 - Prosiding Agraria

118 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

b. Penataaan Akses Reforma Agraria
Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria beriringan dengan pelaksanaan kegiatan
redistribusi tanah. Lokasi Penataan Akses Reforma Agraria Fase I Tahun Anggaran 2024

berada di Desa Mekarsakti dan Tamanjaya, Kecamatan Ciemas. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kegiatan penataan akses melibatkan OPD
yang juga tergabung dalam GTRA. Dalam hal ini instansi pendamping dapat melakukan
pembinaan ataupun dukungan lain dalam penataan akses.

Sebagai contoh dukungan pemda yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah adanya

Keputusan Bupati Sukabumi No. 590/KEP.312-DPKUKM/2021 Tentang Penataan Akses
Terhadap Obyek Reforma Agraria Di Kecamatan Warungkiara Dalam Wadah Koperasi. Dalam
peraturan tersebut penerima tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah negara
bekas HGU PT. Sugih Mukti/Perkebunan Halimun yang terletak di Kecamatan Warungkiara
harus tergabung dalam bentuk badan hukum koperasi dengan nama Koperasi Produsen Agro

Tora Wajasakti. Untuk menghindari sertipikat dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu
tertentu sesuai ketentuan, sebelum koperasi memiliki tempat penyimpanan, sertipikat
Tanah Objek Reforma Agraria disimpan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang koperasi. Dari hal tersebut diharapkan masyarakat penerima TORA
dapat memanfaatkan lahan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berangkat dari pengalaman dalam penerapan kebijakan tersebut, dapat dilaksanakan
pada lokasi TORA serta subjek lain pada pelaksanaan penataan akses dengan memperhatikan
kondisi sosial ataupun kearifan lokal pada lokasi TORA.

Tahapan pelaksanaan GTRA dalam pendataan potensi TORA serta potensi penataan
akses, pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi tanah, dengan melakukan penataan

pada lokasi TORA, serta diikuti penataan akses diharapkan mendekati model yang ideal
seperti pada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (Tenrisau, 2021).

Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan GTRA

a. Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah, perlu dilakukan penetapan
TORA oleh Menteri. Saat ini pelaksanaan kegiatan redistribusi pada lokasi penyisihan

HGU belum dapat dilanjutkan melalui sidang GTRA dikarenakan belum dilakukan
penetapan TORA oleh Menteri. Per tanggal 14 Maret 2024 penetapan TORA sudah
diusulkan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa
Barat Nomor: NP.02.02/691-32/III/2024. Sampai pada tanggal 17 Mei 2024 masih

belum terbit penetapan TORA. Upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi
dengan Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria terkait progres penetapan TORA
tersebut.