Page 119 - Prosiding Agraria

104 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Marthin Gunardhy, dkk., “Eksistensi Lahan Terlantar Di Kawasan Renon Denpasar”, Ruang
Space, Vol. 6, No. 1, April 2019, hal. 71-84.
Ima Wulandari dan Retno Dwi Pramono,, 2020, “Motivasi Tindakan Penelantaran Tanah

(Kasus di Kota Bandar Lampung)” Jurnal Arsitektur Vol 10, No. 2
Sarjita, 2020, Pemikiran Tentang Status Tanah dan Dinamika Pengaturannya, STPN Press,
Yogyakarta.
Sarjita, 2002, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Nomor 36 Tahun 1998 Jo.
Kep. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002) Yogyakarta.

Usep Setiawan, 2007 “Tanah Terlantar Untuk Reforma Catatn tanggapan atas Revisi PP 36/1998
tentang tanah terlantar”, Jakarta.
Usep Setiawan, 2010, ”Kembali ke Agraria”, STPN Press, Yogyakarta.

Venita, 2015 “Kajian normatif penertiban tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah
nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pedayagunaan tanh terlantar status hak
guna usaha” Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.

Peraturan Perundangan:
UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

PP Nomor 11 Tahun 1910
PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 20/2021 ttg Pelaksanaan PPNomor 20 Tahun 2021 tentang
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.