Page 116 - Prosiding Agraria

Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia, 101
Antara Harapan dan Kenyataan

4. Peruntukan Cadangan Negara Lainnya Dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan
tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, akibat bencana
alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan

untuk kepentingan umum. Sebelum didayagunakan untuk kepentingan Nasional,
kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

Di dalam PP No. 20 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021 serta
Penjelasaannya tidak ditemukan bagaimana kriteria suatu kawasan atau tanah telantar

yang selanjutnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut Pendayagunaanya akan
ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan
Negara melalui Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah; dan Cadangan
Negara lainnya.

Dalam hal tidak adanya ketidakjelasan mengenai pendayagunaan kawasan atau tanah

telantar tersebut yang akan terjadi adalah terjadinya penelantaran kawasan atau tanah yang
sudah dialokasikan untuk Reforma Agrari, PSN, Badan Bank Tanah dan Cadangan Negara
lainnya, dan akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah untuk kawasan atau tanah yang telah
dialokasikan untuk Reforma Agraria, PSN, Badan Bank Tanah dan Cadangan Negara lainnya
bisa menjadi obyek penertiban atau tidak.

E. Kesimpulan

1. Pada Pasal 1 Angka 1 sudah ditentukan bahwa Kawasan Telantar adalah kawasan non
kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki lzin Konsesi/
Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/ atau
tidak dimanfaatkan, sedangkan pada Angka 2 dijelaskan bahwa Tanah Telantar adalah
tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar

Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak
dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. dan sesuai Pasal 1 Angka 1 PP No 20 Tahun
2021 yang dimaksud Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan

tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan juga di dalam
Pasal 27 UUPA tidak diatur kapan dimulainya suatu bidang tanah tersebut menjadi
tanah telantar, dan dengan mengacu pada pasal 7 PP ini maka jangka waktu mulai
dilakukannya penertiban adalah terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak
atas tanah tersebut.

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur unsur yang ada pada
tanah telantar adalah:
a. Adanya subyek hak atas tanah atau pemegang hak

b. Adanya obyek atau tanah hak
c. Adanya perbuatan hukum tertentu (penelantaran tanah)
d. Adanya kurun waktu tertentu