Page 111 - Prosiding Agraria
P. 111
96 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
ekonominya bagi masyarakat yang dapat berupa tanah terbuka, tanah garapan, maupun
tanah/tanah yang belum diolah atau diusahakan, dan menurut penjelasan Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan bahwa tanah telantar adalah tanah hak, tanah
Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang
sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan antara
lain bahwa “….. penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi
atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian pencegahan, penertiban, dan
pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan
program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional”.
Dari peta di bawah ini akan nampak bahwa tanah terindikasi telantar menyebar hampir
diseluruh wilayah Negara Indonesia, dan ini bukanlah suatu hal bisa diabaikan begitu saja.
Gambar: Peta Penyebaran Tanah Terindikasi Telantar
Sumber: Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Tahun 2021
