Page 107 - Prosiding Agraria
P. 107
92 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
• Adanya perbuatan yang dengan sengaja tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki
sesuai tujuan atau peruntukannya;
• Adanya akibat yang ditimbulkan.
Dari kriteria tersebut makna tanah terlantar adalah “sebidang tanah yang tidak
dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya oleh pemegang hak secara sengaja, yang mana
dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang
berada.” Yang menjadikan penelantaran tanah menjadi suatu perbuatan yang salah karena
adanya dampak negatif yang dapat timbul. Adapun dampak yang mungkin terjadi ialah
semakin meningkatnya kesenjangan sosial yang bila didiamkan tanpa ada peraturan yang
tegas dapat menyebkan konflik sosial antar masyarakat. Selain itu jika pemerintah tidak secara
tegas menertibkan tanah terlantar, perlahan tapi pasti negara akan menerima dampaknya
berupa melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan
pangan dalam negeri. Permasalahan tanah terlantar tidaklah mudah untuk diselesaikan.
Secara keadaan fisik kita dapat mengatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah terlantar karena
lamanya tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah sudah ditumbuhi dengan rumput-
rumput liar. Akan tetapi secara yuridis, untuk menyatakan sebidang tanah terlantar atau
tidak tidaklah mudah, karena harus dilakukan inventarisasi dan pencarian data agar sampai
pada proses sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar.
Pengertian tanah terlantar menurut Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa tanah terlantar adalah
tanah yang tidak produktif, tidak dikuasai atau tidak dimanfaatkan oleh siapapun, dan tidak
tercatat dalam sistem pendaftaran tanah. Tanah terlantar dapat digunakan dalam program
redistribusi tanah atau program penggunaan tanah lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pemberian hak atas tanah kepada individu atau badan hukum dalam UUPA membatasi
kewenangan negara yang berasal dari hak menguasai negara. Namun, jika pemegang hak
atas tanah tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan yang ditetapkan, tanah
tersebut dapat dinyatakan terlantar dan hak atas tanahnya akan dicabut, sehingga tanah
tersebut menjadi milik negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan Tanah Telantar adalah tanah
hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan
Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/
atau tidak dipelihara. Tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan
keadaannya atau sifatnya; apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya; Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik.Tanah terlantar pada
umumnya adalah tanah yang tidak diusahakan, dimanfaatkan, dandipergunakan dengan
baik sesuai dengan peruntukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor; 20 Tahun 2021 Pasal
1 angka 2 disebutkan Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah
yang diperoleh berdasarkan Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.” Dalam Pasal 4 ayat (1)
