Page 105 - Prosiding Agraria

KEBIJAKAN TANAH TELANTAR DI INDONESIA,

ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Dwi Wulan Titik Andari, Nur Rahmanto, Dian Dewi Khasanah

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
*corresponding author: nur_rahmanto@stpn.ac.id

Abstract: As if it could be predicted that abandoned land would arise, the UUPA states that the loss of land
ownership rights is due to being “abandoned,” therefore the owner of the rights is required to manage the land
owned according to its designation (Yudi Kurniawan, Heru: 2015), while Government Regulation Number
20 of 2021 concerning the Order of Abandoned Areas and Land in Article 1 Number 2 states that abandoned
property is land rights, land management rights, and land obtained based on the Basis of Land Control, which
is deliberately not cultivated, not used, not utilized, and/or not maintained. Currently, there are still individuals
who fail to utilize their land to its full potential. A variety of factors, such as investments or the rising value and
price of land, contribute to the occurrence of this abandoned land. The Republic of Indonesia’s ability to prevent
and manage abandoned land hinges on the regulations defining what constitutes abandoned land, as well as the
consistency of all stakeholders in their approach.

Keywords: abandoned land, abandoned land regulation, national policy
Intisari: Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah terlantar, dalam UUPA disebutkan akan
hilang hak kepemilikan atas tanah salah satunya karena “diterlantarkan” oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan
mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya (Yudi Kurniawan, Heru:2015), sementara Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar pada Pasal 1 angka 2 disebutkan
bahwa Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar
Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak
dipelihara. Saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal, ada banyak hal yang
mendasari terjadinya tanah telantar ini, salah satunya adalah dengan alasan investasi atau bentuk asset kekayaan,
salah satu alasan yang terbanyak adalah karena nilai/harga tanah cenderung meningkat. Kriteria mengenai apa
yang disebut dengan tanah telantar dan harus dituangkan dalam regulasi serta konsistensi seluruh stake holder
dalam penanganan tanah telantar ini ternyata menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan tanah telantar
di Negara Indonesia.
Kata Kunci: tanah telantar, regulasi tanah telantar, kebijakan nasional.

A. Pendahuluan
Tanah menjadi salah satu kebutuhan pokok seseorang yang didapat dengan harga

yang tinggi. Tanah dengan harga yang tinggi masih dapat dibeli oleh sebagian orang untuk
dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, kebun, dan areal pertanian. Bahkan, adapula yang
hanya dimanfaatkan sebagai salah satu sarana investasi saja. Hal ini seperti pendapat