Page 102 - Prosiding Agraria

Kepastian Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk 87
Percepatan Reforma Agraria

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari (Nur, 2023).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendayagunaan tanah untuk reforma agraria bisa

dilakukan langsung melalui program reforma agraria atau melalui Bank Tanah. Kedua jalur
ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan redistribusi tanah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, namun sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai mekanisme
pemanfaatan tanah terlantar. Tanah terlantar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara
optimal untuk kepentingan masyarakat, kadang-kadang terjebak dalam tumpang tindih

kewenangan antara program reforma agraria dan Bank Tanah.

Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di lapangan dan dapat menghambat
proses pendistribusian tanah kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks reforma
agraria, ketidakpastian mengenai apakah tanah terlantar akan dikelola langsung oleh program
reforma agraria atau oleh Bank Tanah dapat mengakibatkan dua hal: perebutan kekuasaan

antar lembaga atau malah tidak ada pihak yang bertindak tegas dalam pengelolaan tanah
tersebut. Kedua situasi ini sangat merugikan karena menghambat tujuan utama dari reforma
agraria itu sendiri, yaitu pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.
Jika kita melihat jumlah alokasi tanah pada bank tanah untuk reforma agraria yang

hanya mencapai 30%, sementara 70% sisanya digunakan untuk proyek yang mendukung
pertumbuhan ekonomi, alokasi ini tampak kurang memadai untuk mencapai tujuan sosial
dan ekonomi yang diinginkan. Proyek-proyek besar memang penting untuk pertumbuhan
ekonomi nasional, namun reforma agraria memiliki peran krusial dalam mendistribusikan

hasil pertumbuhan tersebut secara lebih merata. Oleh karena itu, alokasi tanah yang tersedia
sebaiknya langsung diberikan pada program reforma agraria. Dengan demikian, tanah-tanah
terlantar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah
ini tidak hanya akan mempercepat proses redistribusi tanah, tetapi juga memastikan bahwa

tanah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,
terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah dan marginal.

Pemberian alokasi tanah langsung pada program reforma agraria juga akan memperkuat
kejelasan kewenangan dan mengurangi potensi konflik antar lembaga. Dengan kewenangan
yang lebih terfokus dan jelas, program reforma agraria bisa berjalan lebih efektif dan efisien,

memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pemerataan kepemilikan tanah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.