Page 103 - Prosiding Agraria

88 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

D. Kesimpulan
Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah

wajib menggunakan tanahnya. Jika tanah diterlantarkan, maka setelah melalui prosedur
penetapan tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar

yang membawa akibat hukum tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh
negara. Dalam hal tanah tersebut merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, maka digunakan
untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, proyek strategis nasional,
bank tanah, dan cadangan negara lainnya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun

2021 tentang Badan Bank Tanah, memberi kewenangan khusus kepada Bank Tanah untuk
menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum,
kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi
lahan, dan reforma agraria. Ditegaskan pula bahwa ketersediaan tanah untuk reforma agraria

dari bank tanah paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah.

Ini berarti tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat digunakan untuk
reforma agraria atau untuk bank tanah, disamping untuk proyek strategis nasional dan
cadangan negara lainnya. Sedangkan tanah yang diperoleh bank tanah, diberikan antara lain
untuk reforma agraria paling sedikit 30%. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum

mengenai pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma agraria. Mengacu pada teori
kepastian hukum yang diberikan Lon L.Fuller, maka peraturan ini dibuat dalam rumusan yang
tidak dapat dimengerti oleh umum, dan peraturan tersebut juga saling bertentangan, sehingga
ada ketidakpastian hukum mengenai pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma

agraria. Disarankan agar pemerintah merevisi peraturan agar tanah terlantar dapat nyata
berkontribusi dalam reforma agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era
Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tunas Agraria, 5(2), 111–126.
Fatihah, A. (2023). Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahum 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar. JURNAL NOTARIUS
Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, 2(1), 22–31.
Harsono, B. (2018). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Universitas Trisakti.

Indriasari, E., & Pratama, E. A. (2022). Keterkaitan Bank Tanah Dengan Tanah Terlantar Pasca
Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 203–218.
Irawan, R. A., Setyawan, F., & Moh. Ali. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam
Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1),

208–329.