Page 100 - Prosiding Agraria

Kepastian Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk 85
Percepatan Reforma Agraria

dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan tujuan utama redistribusi atau legalisasi. Terdapat
3 jenis TORA yaitu TORA dari Kawasan Hutan, TORA dari non-Kawasan Hutan, dan TORA
dari hasil penyelesaian Konflik Agraria. Pada TORA dari non-Kawasan Hutan meliputi 14

objek yang salah satunya adalah Tanah Negara bekas tanah terlantar dan kini dimanfaatkan
untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui program Reforma Agraria.

Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk keperluan Reforma Agraria
memiliki dua dimensi utama, yaitu untuk pertanian dan non-pertanian. Proses pengalokasian
ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi setelah

menerima keputusan resmi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang
peruntukan TCUN.

Setelah menerima keputusan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bertanggung
jawab untuk menyusun rencana detail pelaksanaan. Rencana ini mencakup beberapa aspek,
seperti penetapan penggunaan TCUN untuk pertanian dan non-pertanian, sistem distribusi

tanah, calon penerima TCUN, luas tanah yang akan diterima oleh masing-masing calon
penerima, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pembuatan peta rinci TCUN untuk calon
penerima serta fasilitas sosial dan umum.

Seleksi calon penerima TCUN dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pihak Pemerintah Daerah setempat. Proses
ini penting untuk memastikan bahwa tanah dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan

dan mampu mengelolanya dengan baik. Kemudian dalam dalam kolom catatan sertipikat dan
buku tanah dicantumkan catatan: “Pemegang hak dilarang mengadakan perjanjian dalam
bentuk apapun yang bersifat mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya dalam
tenggang waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”(“Petujuk Teknis Pendayagunaan

Tanah Terlantar,” 2022).

TCUN yang telah ditetapkan peruntukan pendayagunaan melalui Bank Tanah, selanjutnya
pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Bank Tanah tersebut ditujukan untuk
ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah. Bank Tanah adalah sebuah badan khusus (sui generis)
yang berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Badan ini dibentuk oleh pemerintah pusat

dan diberikan kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Tujuan utama dari pembentukan
Bank Tanah adalah untuk memastikan bahwa tanah tersedia dalam jumlah yang memadai
guna mendukung berbagai kepentingan nasional.

Bank tanah mengumpulkan tanah dari masyarakat, terutama tanah yang ditelantarkan,
serta tanah negara yang belum dimanfaatkan. Tanah yang telah dikumpulkan ini kemudian

dikembangkan dan didistribusikan kembali sesuai dengan rencana penggunaan tanah, atau
disewakan kepada masyarakat. Secara sederhana, bank tanah adalah alat manajemen tanah
yang bertujuan untuk membuat pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih produktif
(Indriasari & Pratama, 2022).