Page 96 - Prosiding Agraria

Kepastian Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk 81
Percepatan Reforma Agraria

Fungsi sosial Hak Atas Tanah mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara
tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya

guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta
tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat
(Saiful et al., 2024).

Salah satu implikasi utama dari konsep fungsi sosial adalah bahwa kepentingan masyarakat
dan kepentingan individu haruslah saling mengimbangi. Ini berarti bahwa pembatasan yang

diberlakukan terhadap hak atas tanah untuk kepentingan umum haruslah seimbang dengan
hak-hak individu yang diakui. Hanya dengan cara ini, tujuan pokok seperti kemakmuran,
keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat dapat tercapai dengan optimal.

Dengan mengakui dan menghormati konsep fungsi sosial dalam kepemilikan dan
penggunaan tanah, masyarakat dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih adil,

berkelanjutan, dan berdaya guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini akan membantu
memastikan bahwa tanah digunakan secara efisien dan berkelanjutan, sehingga memberikan
manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik pada masa kini maupun masa
yang akan datang.

Konsep fungsi sosial dalam kepemilikan tanah mengandung amanat bahwa tanah harus
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat. Prinsip ini menekankan

bahwa setiap hak atas tanah membawa tanggung jawab untuk mengelolanya secara produktif
dan berkelanjutan. Membiarkan tanah tersebut dalam keadaan tidak diusahakan berarti
melanggar amanat dari fungsi sosial. Tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif dapat
menjadi sumber pemborosan sumber daya alam dan kesempatan ekonomi yang berharga.

Lebih dari sekadar menjadi lahan terbengkalai, “mengabaikan” tanah dapat berarti

mengabaikan potensi yang ada untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kerangka hukum yang mengatur kepemilikan tanah, negara memiliki kewenangan
untuk menghapus hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan, dengan
menetapkannya sebagai tanah terlantar.

Kewenangan ini bertujuan untuk mendorong pemilik tanah untuk mengelola dan

memanfaatkan tanah mereka secara efektif, serta untuk mencegah penimbunan tanah
yang tidak produktif yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan
demikian, menghapus hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan adalah langkah yang diambil
untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan prinsip fungsi sosial, sehingga

dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan
dan Tanah Terlantar, tanah terlantar di Indonesia didefinisikan sebagai tanah yang sudah ada
hak, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan,
yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan