Page 91 - Prosiding Agraria

KEPASTIAN PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR UNTUK

PERCEPATAN REFORMA AGRARIA

Ignatius Pradipa Probondaru

Fakultas Hukum Universitas Trisakti
*corresponding author: ignatius@trisakti.ac.id.

Abstract: Every land in Indonesia has social function. If there is a piece of land that is deliberately not utilized
by its owner, then the state can designate the land as abandoned land. Article 35 of Government Regulation No.
20/2021 on the Area Curbing and Abandoned Land states that land that has been designated as abandoned land
is utilized for the benefit of the community and the state through agrarian reform, national strategic project,
the Land Bank, and other state reserves. Meanwhile, Article 22 paragraph (2) of Government Regulation No.
64/2021 on the Land Bank Agency states that the availability of land for agrarian reform is at least 30% of the
state land designated for the Land Bank. Those two articles show the overlapping authority in the utilization of
abandoned land, hence the research question was formulated into how to describe the overlapping authority in
the utilization of abandoned land. This paper aims to illustrate the overlapping authority in the utilization of
abandoned land. In order to answer the research question, the research method used was normative juridical
using a statutory approach. The research data is secondary data which is analyzed qualitatively. The result of
this study show that the overlapping authorities hamper the acceleration of agrarian reform. The conclusion
of this research is that by referring to the theory of legal certainty, these regulations are made in a formulation
that cannot be understood by the public, and these regulations also conflict with each other, so that there is
legal uncertainty regarding the use of abandoned land to accelerate agrarian reform. It is recommended that the
government revise regulations so that abandoned land can actually contribute to agrarian reform which aims to
improve people’s welfare.

Keywords: abandoned land, agrarian reform, Land Bank, Legal certainty
Intisari: Setiap tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial. Apabila ada sebidang tanah yang sengaja tidak
dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka negara dapat menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Tanah
yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara
melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah dan cadangan negara lainnya. Permasalahan yang
akan dibahas dalam tulisan ini menyangkut pilihan pemanfaatan tanah terlantar melalui reforma agraria atau
bank tanah, karena dalam bank tanah 30% tanahnya juga digunakan ukntuk reforma agraria. Tujuan dari tulisan
ini untuk menggambarkan ketidak jelasan pemanfaatan tanah terlantar melalui reforma agraria atau bank
tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan. Data penelitian adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ketidakpastian pemanfaatan tanah terlantar dapat menghambat percepatan reforma
agraria. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan mengacu pada teori kepastian hukum peraturan ini dibuat
dalam rumusan yang tidak dapat dimengerti oleh umum, dan peraturan tersebut juga saling bertentangan,
sehingga ada ketidakpastian hukum mengenai pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma agraria.