Page 92 - Prosiding Agraria

Kepastian Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk 77
Percepatan Reforma Agraria

Disarankan agar pemerintah merevisi peraturan agar tanah terlantar dapat nyata berkontribusi dalam reforma
agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci: Tanah Terlantar, Reforma Agraria, Land Bank, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan
Tanah, sebagai lapisan permukaan bumi yang kompleks dan beragam, memegang peranan
krusial dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks pertanian, tanah menjadi
fondasi utama bagi produksi pangan, menyediakan nutrien dan kondisi yang mendukung

pertumbuhan tanaman. Tanah yang subur dan sehat merupakan aset berharga bagi pertanian,
memungkinkan hasil panen yang melimpah dan kualitas yang baik. Selain itu, tanah juga
menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, yang membentuk keanekaragaman

hayati yang mendukung keseimbangan ekosistem. Tanah yang sehat mampu menyerap
air dengan baik, mengurangi risiko banjir, serta menyimpan karbon dan nutrien penting
untuk siklus kehidupan. Di samping itu, tanah juga menjadi tempat bagi pengembangan
infrastruktur dan pemukiman manusia, memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan
sosial dan ekonomi. Namun, dalam era pertumbuhan populasi dan perkembangan industri

yang pesat, tekanan terhadap tanah semakin meningkat. Oleh karena itu, pengaturan yang
tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap penggunaan tanah menjadi sangat
penting. Regulasi yang memperhatikan perlindungan terhadap tanah dari degradasi dan

pencemaran serta mengedepankan prinsip keberlanjutan perlu diterapkan untuk menjaga
kelestarian tanah sebagai aset berharga bagi kehidupan manusia dan ekosistem bumi secara
keseluruhan.

Regulasi hukum tanah di Indonesia telah diatur sejak lama, khususnya melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang

ini menjadi landasan utama dalam pengaturan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan
tanah di Indonesia. Selain itu, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan
politik hukum tanah di Indonesia, yang menegaskan bahwa bumi dan sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia diakui sebagai penguasa tanah di

Indonesia, sedangkan rakyat memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Konsep ini menjadikan negara sebagai penguasa bukan pemilik
tanah, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan

penggunaan tanah berdasarkan hak menguasai negara. Hak menguasai negara memberikan
wewenang kepada pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan
tanah demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan
demikian, pengaturan yang cermat dan transparan dalam hal kepemilikan, pemanfaatan,
dan pengelolaan tanah sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan

negara, masyarakat, dan lingkungan.