Page 94 - Prosiding Agraria
P. 94

Kepastian Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk   79
                                                                                   Percepatan Reforma Agraria

                  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan
             Tanah Terlantar, pendayagunaan tanah cadangan untuk negara ditujukan untuk pertanian
             dan non pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria,

             proyek strategis nasional, bank tanah, dan cadangan negara lainnya. Sementara itu, pengaturan
             terbaru mengenai bank tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
             Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
             Bank Tanah adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk
             oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Bank Tanah

             memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan tanah sesuai dengan
             peruntukannya. Di dalam pengaturan Bank Tanah,  terdapat porsi 30% yang dialokasikan
             untuk reforma agraria. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai mekanisme penyaluran

             tanah terlantar untuk reforma agraria. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan apakah
             tanah terlantar yang diperuntukkan bagi reforma agraria akan disalurkan langsung melalui
             program  reforma  agraria  atau melalui  Bank  Tanah. Berdasarkan  uraian  tersebut maka
             rumusan masalah dalam  tulisan membahas bagaimana kepastian hukum  pendayagunaan
             tanah terlantar untuk reforma agraria.



             B.  Metode Penelitian

                  Penelitian ini  dilakukan  dengan menggunakan jenis  penelitian hukum  normatif.
             Sifat  penelitian  deskriptif karena menggambarkan kepastian hukum  pemanfaatan  tanah
             terlantar untuk percepatan reforma agraria. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah
             pendekatan  undang  undang dan  pendekatan  konseptual.  Sumber data diperoleh  melalui
             studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan

             bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.


             C.  Hasil dan Pembahasan

             1.  Substansi Hukum Tanah Terlantar
                  Indonesia,  sebagai negara kepulauan, memiliki  tanah  yang  terbatas namun menjadi
             sumber daya alam yang sangat penting. Tanah bukan hanya tempat di mana kita tinggal,
             tetapi juga memberikan berbagai manfaat penting bagi kehidupan manusia. Manfaat tanah ini

             meliputi aspek-aspek seperti tempat untuk pertanian, perumahan, industri, dan pariwisata.
             Sebagai contoh,  tanah digunakan  untuk  bercocok  tanam guna  menyediakan  makanan
             bagi penduduk,  membangun  tempat  tinggal untuk  memenuhi  kebutuhan perumahan,

             serta menjadi  lokasi  industri  untuk mendukung  perekonomian negara. Untuk mengatur
             pemanfaatan dan kepemilikan tanah secara adil dan efisien, Indonesia memiliki regulasi yang
             mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Regulasi ini bertujuan untuk
             memastikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan serta melindungi hak-
             hak masyarakat terhadap tanah.
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99